Breaking News:

Mencegah Korupsi dengan Simplifikasi Regulasi

Proses penegakan hukum di dalam suatu negara, merupakan salah satu indikator penting da­lam menilai tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Editor: Salman Rasyidin
Mencegah Korupsi dengan Simplifikasi Regulasi
ist
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H

Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Proses penegakan hukum di dalam suatu negara, merupakan salah satu indikator penting da­lam menilai tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam ruang lingkup bisnis pun, ke­pas­tian hukum dan perlindungan hukum yang menjamin kegiatan bisnis di suatu negara, me­rupakan salah satu syarat penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan mo­dalnya di negara tersebut (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006:15).

Tepat pada tang­gal 17 Agustus 1945, berkat pengorbanan para pejuang di bidang ahli politik, ekonomi, hukum dan seterusnya, berhasil membuat bumi ibu pertiwi menas­bihkan diri menjadi ne­gara yang merdeka dan berdaulat.

Kemerdekaan dan kedaulatan itu sendiri dapat di­ra­sakan secara kongret.

Setelah pe­me­rintah berhasil membuat kontitusinya sendiri yaitu Undang – Undang Dasar 1945, yang di­mana undang–undang dasar ini sendiri, sudah mengalami proses aman­de­men keempat ka­linya hingga saat ini.

Adanya undang–undang dasar ini, tidak terlepas dari peng­adop­sian sistem hukum yang mengarah ke sistem civil law atau sistem hukum yang tertulis.

Ek­sistensi negara Indonesia sebagai negara hukum ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sinkronisasi aturan hukum tertulis dan tindakan aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan menjadi negara hukum yang berkeadilan.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved