Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Blak-blakan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko Soal TWK: Pegawai Disuruh Pilih Alquran atau Pancasila

Di internal KPK yang bersangkutan tidak pernah kena kasus, tidak pernah diperingatkan atasannya, tidak pernah dipanggil pimpinan.

ISTIMEWA
Sujanarko 

PENONAKTIFAN 75 pegawai KPK menuai kritikan sejumlah pihak, sebab TWK disinyalir dipakai untuk menyingkirkan pihak tertentu di KPK. TWK baru muncul dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dan diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 27 Januari 2021. Sedangkan UU KPK hasil revisi maupun PP 41 tahun 2020 tidak mencantumkan TWK. Ditambah, materi pertanyaan TWK yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas KPK.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, mengatakan, sebagian besar pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu tidak diberitahu hasil tes tersebut, termasuk dirinya. "Saya tidak diperlihatkan data detailnya jadi saya tidak tahu itu nggak lulus karena apa nggak tahu," tutur Sujanarko dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Selasa (18/5). Berikut petikan wawancaranya.

*************************

Bagaimana perasaan Anda saat masuk daftar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK?
Saya bangga masuk daftar 75 orang itu, karena ternyata publik mempersepsikan kami adalah pegawai-pegawai yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai KPK. Makanya saya bilang kalau TWK itu remeh temeh. Perlu disampaikan ke publik, saya pada 2015 dapat penghargaan dari Presiden. Namanya penghargaan Satyalancana Wira Karya. Selama KPK berdiri hanya tiga orang yang pernah menerima penghargaan itu. Saya, Abdullah Hehamahua, dan Ina Susanti. Pada 2015 mereka semua sudah pensiun.

Bunyi dari penghargaan Presiden itu adalah penerima penghargaan itu dianggap punya kontribusi yang sangat besar terhadap nusa dan bangsa. Masak penghargaan ini dikalahkan tes abal-abal yang nggak jelas itu.

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Pandangan anda tentang TWK tersebut?
Khusus terkait tes ini saya nyatakan tes tersebut diselenggarakan oleh panitia perselingkuhan. Kenapa? Karena KPK itu ‘kawin resminya’ terkait TWK adalah dengan BKN. Itu kawin resmi, ngelamar, diterima oleh BKN, dan BKN mengerjakan. Namun yang terjadi adalah di dalam BKN, proses TWK itu banyak diisi lembaga-lembaga lain di luar BKN.

Lembaga apa saja?
Ada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Celakanya, metode-metode seperti ini secara profesional, prosedur metodologi itu harus dinilai dulu oleh pengguna, oleh KPK. Ini KPK tidak tahu, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) enggak tahu, BKN nggak tahu. Lalu yang membuat soal itu siapa?

Saya ada bukti ini dari testimoni teman-teman. Kebetulan yang kemarin unboxing surat dari BKN dan membacakan detail alasan dia tidak diterima, tidak lulus syarat TWK. Ada alasan yang menarik, satu alasannya katanya sering bertentangan dengan atasan. Yang kedua, katanya sering membocorkan informasi ke media.

Lucunya, dua pertanyaan itu sama sekali tidak pernah muncul saat tes. Di internal KPK yang bersangkutan tidak pernah kena kasus, tidak pernah diperingatkan atasannya, tidak pernah dipanggil pimpinan. Jadi dua alasan ini tiba-tiba muncul jadi alasan seseorang tidak lulus.

Halaman
1234
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved