Breaking News:

KKB Papua

TINGGAL Tunggu Waktu, KKB Papua Hancur: Satgas Tutup Rapat Jalur Lekagak Telenggen

Pergerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sejumlah lokasi di Papua dipastikan terjepit dengan adanya pos keamanan

Istimewa/HO
Aparat TNI-Polri yang bertugas di Papua 

SRIPOKU.COM, PAPUA -- Pergerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sejumlah lokasi di Papua dipastikan terjepit dengan adanya pos keamanan di jalur yang kerap dilalui kelompok teroris tersebut.

Kapolda Papua Irjen Pol Irjen Pol Mathius D Fakhiri menjelaskan, rencananya akan dibangun 3 pos keamaman di jalur perlintasan KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di sekitar Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.

Diharapkan hal itu makin membuat KKB kian terdesak.

Terdesaknya pimpinan Lekagak Telenggen dikarenakan, aparat keamanan gabungan telah membuat pos di beberapa jalur perlintasan yang biasa dilalui KKB, seperti di Distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome.

"Sejak 13 Mei 2021 dan 16 Mei 2021 ada kejadian, itu memang kami sedang melakukan penegakan hukum karena kita sedang tutup rapat jalur-jalur mereka untuk memastikan bahwa kelompok ini harus keluar dari masyarakat yang ada di Ilaga, baik yang di Gome, Mayuberi di Ilaga Utara," ujarnya di Jayapura, Senin (17/5/2021).

Fakhiri mengeklaim, masyarakat di Distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome, menginginkan aparat mengusir KKB. Sejak KKB berada di wilayah itu, aktivitas masyarakat terganggu.

"Mereka harus keluar dari tiga distrik utama ini karena memang masyarakat sudah sampaikan ke pemerintah, mereka sangat terganggu dengan kehadiran kelompoknya Lekagak cs," kata dia.

Menurut Fakhiri, seperti dikutip dari Tribun Papua, kelompok Lekagak Telenggen tidak berasal dari Distrik Ilaga. Mereka merupakan pendatang.

Dan jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

"Kelompoknya Lekagak ini bukan tuan rumah di Ilaga, mereka pendatang yang datang mengganggu ditempatnya orang, sehingga TNI-Polri mengambil langkah-langkah cepat untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Puncak secara masif," sambung Fakhiri.

Halaman
12
Editor: Wiedarto
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved