Breaking News:

Pengamat Sebut Sebaiknya Segera Pilih Bupati & Wakil Bupati di OKU, tapi Gubernur Lakukan Ini Dulu

"Bila tidak, terkait urusan urusan ekternal pemerintahan daerah, serta kebijakan strategis dan politis, adalah kewenangan bupati,"

SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH
Sidang Wakil Bupati OKU, Johan Anuar, beberapa waktu yang lalu. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerhati politik Sumsel, Bagindo Togar, mengungkapkan pasca penunjukan Plh (Pelaksana harian) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) sepatutnya gubernur segera menunjuk Penjabat Bupati OKU.

Apalagi, di tingkat pengadilan, Johan Anuar telah divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Johan merupakan Wakil Bupati OKU yang terpilih pada Pilkada 2020 lalu. Sementara Bupati OKU, Kuryana Azis, meninggal dunia karena sakit beberapa hari usai pelantikan.

Daftar Harga Pasar Murah Pemprov Sumsel di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Bisa Online

Penunjukkan ini agar Pemkab OKU terhindar dari kekosongan jabatan, sebab Sekretaris Daerah hanya sebagai berwenang mengkordinasi dan mengawasi birokrasi internal pemerintahan berikut tugas tugas rutinnya semata. 

"Bila tidak, terkait urusan urusan ekternal pemerintahan daerah, serta kebijakan strategis dan politis, adalah kewenangan bupati," kata Bagindo, Kamis (5/5/2021).

Diterangkan Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini, akan semakin jauh pencapaian target serta realisasi program kerja Pemda yang telah direncanakan maupun dianggarkan bila tanpa ada yang menduduki posisi jabatan bupati walau hanya sementara. 

"Dengan kekosongan kepala daerah, tak ada yang diuntungkan dalam konteks ini, yang dirugikan jelas ada, yakni warga Kabupaten OKU, yang berhak atas semua program pembangunan yang disusun, dimana secara politik telah diamanahkan mereka melalui proses pilkada serentak Desember tahun lalu," jelasnya.

Kita Tidak Perlu Vaksin, MENCENGANGKAN, Dukun Covid-19 India Ajak Warga Tolak Obat dan Vaksin

Ditambahkan Bagindo, selanjutnya, DPRD OKU segeralah mempersiapkan mekanisme pemilihan paslon bupati dengan berkordinasi dengan Pj Bupati.

"Sesuai UU No 10 Thn 2016, tentang pemilihan Kepala Daerah, yang mana wajib menampilkan 2 Paslon Bupati untuk dipilih oleh para anggota DPRD. 

Sehingga, kesinambungan kepemimpinan, pemerintahan serta pembangunan dapat kembali normal seperti pemda lainnya diwilayah Provinsi Sumsel," tuturnya.

Halaman
123
Editor: Refly Permana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved