Breaking News:

Mudik Lokal Dilarang

Hari Terakhir Bisa Mudik, Warga Palembang Padati Stasiun Kertapati, 600 Tiket KA Ludes Terjual

Dari ketersediaan 600 tiket kereta api dengan keterisian 70 persen, tiket tujuan Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuklinggau ludes terjual.

SRIPOKU.COM / Odi Aria
Para penumpang tampak mengantre di Stasiun Kertapati Palembang, hari terakhir jelang dilarangnya mudik lebaran, warga memadati stasiun tersebut untuk mudik ke kampung halaman, Rabu (5/5/2021). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumsel resmi mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 untuk mencegah sebaran Covid-19.

H-1 jelang diberlakukannya larangan mudik lebaran, Rabu (5/5/2021) ratusan masyarakat Palembang tampak memadati Stasiun Kertapati Palembang.

Dari ketersediaan 600 tiket kereta api dengan keterisian 70 persen, tiket tujuan Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuklinggau ludes terjual.

Sebelum masuk ke dalam stasiun, para penumpang diwajibkan melampirkan surat rapid tes antigen atau mengikuti GeNose C-19.

"Hari ini semua tiket tujuan Palembang Lubuklinggau dan Lampung ludes terjual," ujar Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti.

Dijelaskannya, pada periode 6-17 Mei 2021, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan Kereta Api Jarak Jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

“KAI menjalankan Kereta Api Jarak Jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” jelas Aida.

Menurutnya, masyarakat yang diperbolehkan menggunakan Kereta api yakni pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Halaman
123
Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved