KUASA Hukum Johan Anuar Pesimis Putusan Majelis Hakim, JPU KPK Tetap Pada Tuntutan 8 Tahun Penjara

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Bupati OKU terpilih, Johan Anuar yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi Pengadaan Lahan Kuburan di Kabupaten Oku, berapa waktu lalu dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh JPU KPK.

Dalam agenda sidang pembacaan nota pembelaan terdakwa (Pledoi), yang digelar secara virtual, diketuai oleh Hakim Erma Suharti SH MH, di Pengadilan Tipikor, Selasa (27/4/2021) tim kuasa hukum Johan Anuar membacakan poin-poin, yang dinilai oleh kuasa hukum, Johan Anuar tidak terlibat dan tidak bersalah dalam perkara pengadaan lahan kuburan di Kabupaten Oku.

"Dakwaan dan tuntutan JPU kami sangkal berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut kami terdakwa Johan Anuar disidangkan dengan alasan splitising atau dipisahkan,"ujar Kuasa Hukum Johan Anuar, Titis Racmawati SH MH CLA, yang dikonfirmasi usai persidangan.

Menurutnya, asas splitsing tersebut sudah menyalahi hukum. Yang mana, jika Johan Anuar dianggap pelaku dalam perkara terlebih dahulu, yang melakukan bersama dengan terpidana Umirtom, splitsing tersebut harus sudah dari awal.

Dalam pembacaan pledoi, tim kuasa hukum  terdakwa Johan Anuar, juga menyebutkan adanya unsur politik dalam perkara ini.

Terlihat dari tahun 2015, penyelidikan pada Johan Anuar selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada. 

"Tidak ada pilkada, redam kasusnya. Ada pilkada mulai naik lagi. Seperti itu yang kami uraikan," ujar Titis.

Sementara itu, untuk kerugian negara dalam perkara ini, menurut kuasa hukum terdakwa Johan Anuar, sudah ada yang memulihkan, akan tetapi hal tersebut kembali dikedepankan dan dihitung ulang atas terdakwa Johan Anuar.

"Kami melihat, penghitungan kerugian negara oleh BPK RI tersebut, hanya sebagai pintu masuk untuk menjadikan Johan Anuar sebagai terdakwa. Yang menurut kami sudah bernuansa politis," jelasnya.

Titis juga mengatakan pihaknya Pesimis akan hasil dari persidangan nantinya. Pihaknya merasa terdakwa Johan Anuar, tidak akan lepas dari jerat hukum.

"Membuat pledoi ini kami memakan waktu 10 hari, dengan membaca ketentuan-ketentuan. Tapi apa ? Majelis hakim akan menentukan keputusan hanya dalam waktu satu minggu, sehingga kami yakin tidak ada keadilan disini,"ujar kuasa hukum terdakwa Johan Anuar.

Meski demikian pihaknya akan tetap mengikuti prosedur persidangan, dan kemungkinan pihaknya selaku kuasa hukum terdakwa akan mengajukan upaya hukum banding, hingga kasasi.

"Kami akan mengambil upaya hukum, sampai sejauh mana hukum ini bisa ditegakkan,"jelasnya.

Sementara itu, JPU KPK, Januar Dwi Nugroho mengatakan JPU tetap pada tuntutannya.

"Apa yang disampaikan kuasa hukum terdakwa, sebagian besar sudah muncul waktu pemeriksaan kemarin. Intinya masih sama yang disimpulkan dalam surat pembelaan," ujar JPU KPK Januar Dwi Nugroho, Selasa (27/4/2021).

Berdasarkan pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, maka JPU KPK tetap pada tuntutannya.

Januar juga menjelaskan bahwasanya, atas pembacaan pledoi terdakwa oleh kuasa hukum, JPU telah menjawab secara lisan.

Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Johan Anuar dituntut oleh JPU KPK dengan Hukuman 8 tahun penjara, denda 200 juta dengan subsidair 6 bulan.

Dalam tuntutanya Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat 1, tentang tindak pidana korupsi, Jo ayat 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Hari ini kami telah membacakan surat tuntutan atas terdakwa Johan Anuar. Kami menuntut terdakwa dihukum dengan hukuman 8 tahun, denda 200 juta dengan subsidair 6 bulan," ujar JPU KPK Rihki B Maghas SH MH, Kamis (15/4/2021).

Rikhi juga menjelaskan, bahwa dalam fakta persidangan JPU menemukan fakta-fakta bahwasanya dalam perkara ini terdakwa Johan Anuar menerima uang sebesar 3,2 miliar rupiah.

"Dengan adanya hal tersebut kami menjatuhkan hukuman uang pengganti dengan jumlah tersebut, yang mana jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman 1 tahun penjara," jelasnya.

Timeline Johan Anuar Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Kuburan di Kabupaten OKU

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU, tahun anggaran 2013, atas terdakwa Johan Anuar terus bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Sebelum Wakil Bupati Oku terpilih, Johan Anuar menjadi terdakwa, kasus ini telah menelan berapa nama lainnya sebagai orang yang telibat, dan saat ini telah menjadi terpidana olehnya.

Lima bulan berjalan, terhitung dari pertengahan Desember 2020, hingga April 2021, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten Oku, atas terdakwa Johan Anuar, telah sampai pada tuntutan JPU KPK pada terdakwa Johan Anuar.

Yang mana pada sidang tuntutannya, yang digelar secara virtual, diketuai oleh Hakim Erma Suharti SH MH, JPU KPK menuntut terdakwa Johan Anuar dengan Pasal 2 Ayat 1, tentang tindak pidana korupsi, Jo ayat 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Berikut perjalanan kasus Pengadaan Lahan Kuburan di Kabupaten Oku, oleh terdakwa Johan Anuar yang dirangkum oleh Sripoku.com : 

KPK Resmi Limpahkan Berkas Johan Anuar ke Pengadilan 

Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara atas dugaan korupsi pengadaan lahan pemakaman Kabupaten OKU tahun anggaran 2013, oleh tersangka Johan Anuar ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, pada Senin (14/12/2020). 

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri setelah dimintai keterangan oleh awak media. Yang mana pada saat itu Ali Fikri mengatakan, Johan Anuar terancam dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. 

Pelimpahan berkas Johan Anuar dilakukan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI yang diterima oleh petugas PTSP Panitera Tipikor Cecep Sudrajat SH MH.

Hal itu juga dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Palembang, Klas 1A Khusus Sumsel, Abu Hanifah SH MH.

Ia mengungkapkan bahwasanya tinggal menunggu penetapan perangkat dan jadwal sidang oleh ketua PN palembang.

Johan Anuar Ditahan di Rutan Klas 1 Palembang 

Sehari setelah dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Johan Anuar dipindahkan ke Rutan Negara Klas 1 Palembang, Pakjo, Selasa (15/12/2020).

Menggunakan rompi bertulisan tahanan KPK dengan tangan diborgol, lengkap topi dan maskernya, Johan Anuar bungkam tak memberikan statment apapun.

Ia hanya menunduk dan langsung masuk ke rutan bersama dua petugas dari KPK. Johan Anuar tibah di Rutan Klas 1A Palembang, sekira pukul 11.00 wib.

Dikonfirmasi pada Titis Rachmawati SH MH CLA selaku kuasa hukum Johan Anuar, mengatakan pihaknya siap untuk mendampingi Johan Anuar.

"Kami akan siapkan tim lawyernya. Kami pun akan mempelajari surat dakwaan dan juga berkas-berkas perkara yang di serahkan oleh JPU KPK," jelas Rachmawati.

Persidangan Terdakwa Johan Anuar

Terdakwa Johan Anuar jalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Selasa (22/12/2020).

Saat itu, dikarenakan kondisi dan keaadan sedang darurat virus Covid-19, sidang digelar secara virtual, diketuai oleh Hakim Erma Suharti SH MH.

Johan Anuar pun dihadirkan oleh JPU KPK dalam sambungan telekonfrensi yang menyambungkan ruang sidang dengan Rutan Klas 1 Palembang, tempat terdakwa ditahan.

Dalam persidangan KPK sempat mengatakan akan menghadirkan setidaknya 90 saksi dalam perkara pengadaan lahan kuburan di Kabupaten Oku, atas terdakwa Johan Anuar.

Yang mana diantaranya, turut menghadirkan terpidana dalam kasus yang sama, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten OKU tahun 2011-2014, Umirtom (sudah bebas), Asisten Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten OKU tahun 2012, Akhmad Junaidi (sudah bebas), dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten OKU tahun 2013, Najamudin. 

Serta seorang pria bernama Hidirman yang dalam dakwaan terhadap Johan Anuar disebutkan sebagai pihak yang diminta terdakwa untuk menjadi atas nama pemilik tanah yang kemudian bermasalah itu. 

Dalam fakta persidangan, baik dari JPU KPK maupun dari Kuasa Hukum terdakwa Johan Anuar secara bergantian menghadirkan saksi ahli, guna dimintai keterangan atau pendapatnya terhadap kasus ini.

Sampai pada akhirnya, terdakwa Johan Anuar hadir secaravlangsung dihadapan majelis hakim untuk memberikan keterangannya sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU, tahun anggaran 2013.

Pada sidang beragendakan keterangan terdakwa, Johan Anuar hadir langsung ke hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Erma Suharti SH MH di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (6/4/2021).

Wakil Bupati Oku Non Aktif tersebut nampak dikawal petugas brimob bersenjata lengkap.

Johan Anuar nampak lebih tenang dan sempt menyapa rama, para awak media yang telah menunggunya dari awal.

"Allhamdulillah saya sehat. Mohon doa nya ya," ujar Johan Anuar, Selasa (6/4/2021).

Dihari yang sama, nampak istri Johan Anuar dan kedua putranya, bersama beberapa pendukung Johan Anuar, turut menghadiri dan menyaksikan jalan persidangan.

Dituntut 8 Tahun Penjara oleh JPU KPK

Setelah kurang lebih selama 5 bulan menjalani persidangan, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan di Oku, atas terdakwa Johan Anuar masuk pada agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang, diketuai oleh hakim Erma Suharti SH MH, Kamis (15/4/2021).

Dalam tuntutanya Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat 1, tentang tindak pidana korupsi, Jo ayat 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Hari ini kami telah membacakan surat tuntutan atas terdakwa Johan Anuar. Kami menuntut terdakwa dihukum dengan hukuman 8 tahun, denda 200 juta dengan subsidair 6 bulan," ujar JPU KPK Rihki B Maghas SH MH yang dikonfirmasi usai persidangan, Kamis (15/4/2021).

Rikhi juga menjelaskan, bahwa dalam fakta persidangan JPU menemukan fakta-fakta bahwasanya dalam perkara ini terdakwa Johan Anuar menerima uang sebesar 3,2 miliar rupiah.

"Dengan adanya hal tersebut kami menjatuhkan hukuman uang pengganti dengan jumlah tersebut, yang mana jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman 1 tahun penjara," jelasnya.

Selain itu JPU KPK juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik pada terdakwa selama 5 tahun.

Saat dikonfirmasi awak media, Johan Anuar tidak banyak memberikan komentarnya.

"Untuk lebih jelas, mungkin bisa tanyakan langsung pada kuasa hukum saya," ujarnya.

Dihari yang sama, saat dikonfirmasi awak media, Kuasa Hukum terdakwa Johan Anuar, Titis Rachmawati mengatakan jika tututan tersebut merupakan tuntutan yang tidak adil.

"Tadi klien kita dituntut 8 tahun diminta lagi untuk membayar uang pengganti sekitar 3,2 miliar lebih. Defenisi membayar uang pengganti itu kalau, terdakwa dibuktikan menikmati uang tersebut," ujar Titis saat dikonfirmasi awak media usai persidangan, Kamis (15/4/2021).

Titis menerangkan, pada perkara ini uang pengganti telah dibayar oleh terpidana dalam kasus yang sama, Khidirman sebesar 3,2 miliar juga.

Maka jika merujuk dari tuntutan tersebut, uang sebesar 3,2 miliar telah dibayar oleh terpidana Khidirman, dan dibebankan lagi pada terdakwa Johan Anuar, untuk membayar uang sebesar 3,2 miliar tersebut. 

Hingga sampai pada pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa, yang sidangnya digelar Selasa Kemarin, (27/4/2021).

Yang mana kuasa hukum Johan Anuar, menilai pada kasus ini kuat sekali unsur politiknya

Dalam agenda sidang pembacaan nota pembelaan terdakwa (Pledoi), tim kuasa hukum Johan Anuar membacakan poin-poin, yang dinilai oleh kuasa hukum, Johan Anuar tidak terlibat dan tidak bersalah dalam perkara pengadaan lahan kuburan di Kabupaten Oku.

"Dakwaan dan tuntutan JPU kami sangkal berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut kami terdakwa Johan Anuar disidangkan dengan alasan splitising atau dipisahkan,"ujar Kuasa Hukum Johan Anuar, Titis Racmawati SH MH CLA, yang dikonfirmasi usai persidangan.

Menurutnya, asas splitsing tersebut sudah menyalahi hukum. Yang mana, jika Johan Anuar dianggap pelaku dalam perkara terlebih dahulu, yang melakukan bersama dengan terpidana Umirtom, splitsing tersebut harus sudah dari awal.

Dalam pembacaan pledoi, tim kuasa hukum  terdakwa Johan Anuar, juga menyebutkan adanya unsur politik dalam perkara ini.

Terlihat dari tahun 2015, penyelidikan pada Johan Anuar selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada. 

"Tidak ada pilkada, redam kasusnya. Ada pilkada mulai naik lagi. Seperti itu yang kami uraikan," ujar Titis.

Selain itu JPU KPK juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik pada terdakwa selama 5 tahun.