Breaking News:

Berita Eksklusif

Masyarakat Kebingungan, Penerapan Aturan PPKM di Palembang tak Jelas, Zona Merah Kembali Bermunculan

Provinsi Sumsel masuk dalam 20 besar daerah yang diwajibkan pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro

Penulis: Odi Aria Saputra | Editor: Welly Hadinata
SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH
Saat petugas dari Sat Pol PP Kota Palembang amankan alat musik dari salah satu tempat makan, Jum'at (16/4/2021). 

Rahmat menilai, penerapan PPKM di Sumsel jauh berbeda dengan Jawa dan Bali. Di daerah tersebut baik pemerintah maupun masyarakat taat terhadap aturan PPKM Mikro yang berlaku. Cafe dan resto di Pulau Jawa dan Bali beroperasi tak lebih dari pukul 19.00.

"Sementara di kita resti bahkan masih banyak yang tutup sampai larut malam. Razia prokes juga sudah jarang terlihat," terangnya. 

Senada Diana, warga Bukit Besar Palembang lainnya mengaku tidak mengetahui apa itu kebijakan PPKM yang diterapkan di Palembang. Menurutnya, dalam kehidupan bermasyarakat tak ada perubahan-perubahan signifikan semuanya berjalan seperti biasa saja. 

Menurutnya, apabila pemerintah ingin menerapkan aturan baru di masa Pandemi hendaknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu seperti penerapan penerapan Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu lalu. Sehingga pada saat diterapkan masyarakat bisa mengerti. 

"Pengawasan di resto,  kantor dan tempat keramaian saja tidak ada. Paling prokes yang masih ketat itu di bandara," jelas wanita berhijab ini. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menetapkan zonasi kasus Covis-19. Ada tujuh dari 17 daerah yang melaksanakan PPKM berbasis Mikro.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, telah menandatangani Surat Edaran mengenai teknis dan aturan PPKM Mikro yang mengacu pada Instruksi Mendagri nomor 7 tahun 2021. 

PPKM Mikro itu juga menyesuaikan Perda nomor 1 tahun 2021, tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan pengendalian penyakit wabah menular.

"Kita akan bentuk posko pencegahan dan penanganan COVID-19 di kelurahan dan desa. Fungsinya mengawasi kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan. Adapun sanksi berupa administrasi dan pidana apabila tidak mematuhi," ungkap Asisten 1 Pemprov Sumsel, Ahmad Najib beberapa waktu lalu. 

Najib menjelaskan, pengawasan di desa dan kelurahan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, hingga tokoh masyarakat setempat. Pelanggar PPKM pun akan diberi sanksi administratif sesuai isi Perda.
Dalam aturan pasal 55 Perda disebutkan, pelanggar PPKM akan mendapat sanksi administrasi maupun pidana. 

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved