Menkes : Perdebatkan Vaksin Nusantara Secara Ilmiah Jangan Politis, Kapuspen ; Bukan Program TNI

SRIPOKU.COM, JAKARTA  - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan  pro-kontra terkait penelitian vaksin semestinya hanya  terjadi di antara para peneliti dalam ranah keilmuan.

Karena itu dia meminta perdebatan soal vaksin Nusantara berjalan secara ilmiah dan tidak politis.

 "Jangan dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana. Masa yang debat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan enggak cocok, ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah, jadi biarkan para ilmuan berdebat di tataran ilmiah," ujar Budi, dalam Forum Diskusi Bersama Menkes, Minggu (18/4/2021) malam.

Dalam diskusi tersebut Budi menyarankan perdebatan mengenai vaksin Nusantara berlangsung secara ilmiah. Misalnya, dalam seminar atau melalui jurnal ilmiah.

"Vaksin ini setelah saya pelajari, saya bukan ahlinya, ini sesuatu yang sifatnya sangat saintifik, sangat ilmiah, jadi tolong dibicarakan di tatanan ilmiah, seminar-seminar, jurnal-jurnal ilmiah," kata Budi.

 Budi pun menegaskan, pengembangan vaksin Nusantara sudah semestinya dilakukan atas kaidah ilmiah dan protokol yang baku. Dengan demikian, mekanisme penelitian vaksin tidak boleh dipersingkat.

 "Itu benar-benar harus dibikin berdasarkan kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang baku dan tetap. Itu tolong jangan di-shortcut," tegas dia.

Diberitakan vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Pasalnya, pengembangan vaksin Nusantara ini dinilai tidak mengikuti kaidah saintifik pengujian vaksin pada umumnya.

Namun sejumlah anggota DPR justru menawarkan diri menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara.

Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Sikap sejumlah anggota DPR ini menjadi kontroversi lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).

 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

 Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

“Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Dikatakan, Penny kemudian memberikan izin dengan syarat penyerahan laporan atas tiga subjek dalam proses pengembangan vaksin.

Namun, menurut Penny, tim peneliti Vaksin Nusantara melakukan penelitian terhadap 28 subjek atau melebihi dari subjek yang telah disepakati.

Bahkan, kata Penny, data uji klinik tahap I yang diperoleh juga tidak menunjukkan hasil yang baik.

“Datanya tidak baik dikaitkan dengan keamanan, dikaitkan dengan daya dia meningkatkan imunogenisitas itu juga tidak valid, tidak jelas, tidak konsisten, data berubah-ubah,” ucapnya.

Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Sementara itu,  Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021), menegaskan bahwa Vaksin Nusantara bukan program dari TNI.

"Program vaksin nusantara bukanlah program dari TNI," kata Achmad Riad.

Menurut Achmad  TNI terus mendukung setiap inovasi vaksin terkait Covid-19. Namun den

"TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan BPOM sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayaakannya," ujarnya.

Seperti diketahui, penyuntikan vaksin besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang berada di bawah komando pusat kesehatan Angkatan Darat (AD).

Belakangan, Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara.

 Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

Penny mengatakan, seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

" Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/05000021/menkes-minta-perdebatan-soal-vaksin-nusantara-berjalan-secara-ilmiah-tidak?page=all#page2.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/10512411/kapuspen-vaksin-nusantara-bukan-program-tni?page=all#page2.