Breaking News:

SPBI Minta Kemenaker Selidiki Dugaan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di PT Fast Food Indonesia TBK

Pemilik waralaba tunggal merek KFC ini keluarkan kebijakan penundaan pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan dan penghargaan masa kerja

CNBC Indonesia
Demo KFC 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Mengacu pada keterangan resmi SPBI yang diterima CNBC Indonesia menyebutkan kebijakan yang sela ma ini diterapkan PT Fast Food Indonesia kepada para buruhnya dianggap tidak adil.

SPBI menjelaskan, pada April 2020 tahun lalu perusahaan mengeluarkan kebijakan pemotongan dan penahanan upah.

Bahkan, Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah upah minimum kota atau kabupaten yang berlaku tahun 2020," jelas SPBI.

Selain itu, pemilik waralaba tunggal untuk merek KFC ini juga mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan, dan penghargaan masa kerja.

"Padahal kebijakan ini sudah dituangkan dalam PKB dan penerapan jam kerja 28 jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara," jelasnya.

SPBI menjelaskan situasi ini telah dialami para pekerja dan buruh selama hampir satu tahun sejak pandemi Covid-19.

Bahkan, para pekerja dan buruh merasa belum mendapatkan kejelasan terkait hal itu.

"Hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan dan dihentikan oleh pengusaha kepada pekerja.

Di balik cita rasa KFC Jagonya Ayam, terselip duka dan air mata ekonomi pekerja KFC di tengah wabah pandemi," katanya.

Halaman
1234
Editor: aminuddin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved