Potensi Korupsi 

Membesarnya Potensi Korupsi Dana Bencana Alam

Beberapa waktu ini Indonesia berduka dengan bencana banjir di kota NTT dan NTB yang me­ngakibatkan 127 orang meninggal dan 27 orang masih hilang.

Editor: Salman Rasyidin
Membesarnya Potensi Korupsi Dana Bencana Alam
ist
Zainul Arifin, SH. MH.jpg

Dalam temuan KPK dan BPK di Sumbar tersebut indikasi kerugian ne­gara sebesar Rp. 4,9 Miliar.

Kabupaten lain yang tertangkap oleh KPK terhadap markup dana bantuan Covid 19 adalah kendari dan minahasa.

Jika KPK dapat lebih teliti mungkin da­erah-daerah lain akan ikut terkena sebab dana bencana alam ini paling mudah untuk di mark­up dan di korup.

Harus Apa ?

Dalam beberapa gagasan yang disampaikan oleh Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang me­nya­takan akan menuntut Pidana mati bagi pelaku koruptor dana bantuan sosial disatu sisi me­legakan rasa keadilan.

Asas yang digunakan oleh firli (Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi) dapat diterima sebagai komitmen pe­ra­ng terhadap korupsi dana bencana.

Namun realisasi gagasan tersebut apakah berjalan atau ha­nya lips service saja.

Sebab sampai hari ini benturan antara UU 31/1999 tentang Tipikor dan Perppu No 1/2020 terkait Penanganan Covid 19 seolah menjadi dualisme.

Dalam pen­je­lasan pasal 27 Perppu No 1/2020 poin pentingnya menyatakan bahwa program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan pere­ko­no­mi­an dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ini menjadi ganjalan bagi KPK untuk menuntut terpidana Korupsi dana bencana.

Ke­ha­dir­an­nya membawa polemik terutama adanya dugaan kekebalan hukum dari penye­lenggara ne­gara.

Bahkan seolah dianggap memberi perlindungan hukum yang tidak sesuai UU. Ang­gap­an seolah-olah adanya kekebalan hukum terkait Pasal 27 Perppu 1/2020 Pasal 1, 2 dan 3.

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk me­nye­lamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian Negara.

Pejabat pemerintah terkait pe­laksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas ber­dasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Saya berusaha memahami dualisme aturan ini dan percaya bah­wa awalnya tidak ada bayangan dari pemerintah akibat aturan yang dikeluarkan akhirnya menjadi polemik.

Saya berusaha memahami pertimbangan pemerintah terhadap gagasan Perppu ini terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan peng­ing­kat­an belanja serta pembiayaan negara.

Disisi lain keadaan mendesak berupa pemberian ke­wenangan bagi pemerintah untuk dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran da­lam APBN untuk pemulihan ekonomi.

Disisi lain saya berusaha memahami bahwa pe­me­rin­tah berusaha melindungi para pemangku kebijakan untuk dapat bertindak taktis dalam mengatasi sebaran virus Covid 19 dalam mengatur penganggaran dan pembiayaan keuang­an daerah.

Dengan harapan bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan tidak di­pi­dana.

Namun dari setiap iktikad baik belum tentu sejalan dengan fakta di lapangan. In­dikasi mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok yang terindikasi korupsi, ko­lusi dan nepotisme merupakan hal yang harus diberantas.

Perilaku koruptif pejabat daerah yang bersembunyi dibalik aturan harus disikapi oleh Ha­kim untuk membuat Vonis yang lebih memberatkan bagi pelaku korupsi dana bantuan ben­cana alam.

Supaya menjadi contoh bagi pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam ber­tin­dak dan membantu serta memfasilitasi masyarakat yang terkena bencana.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved