Membesarnya Potensi Korupsi Dana Bencana Alam

Pada saat terjadi bencana, korban sangatlah mem­bu­tuhkan bantuan dari para bagai pihak, namun demikian kadang keterlibatan pihak luar pada khususnya didalam memberikan bantuan kepada korban dapat menimbulkan permasalahan baru berupa ketidak sesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat, de­ngan ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan permasalah sosial di tingkat bawah.

Hal ter­sebut terjadi karena tidak adanya pola koordinasi yang baik sehingga menimbulkan ke­simpang siuran pengalokasian maupun pendistribusian di tingkat lapangan, (Evi Hanavia).

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi dan secara umum meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi.

Namun dalam pe­laksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan ku­rang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan ku­rangnya koordinasi atau pantauan.

Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi ben­cana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kema­nu­sia­anya berusaha untuk membantu.

Hal yang terlihat secara kasat mata pada umumnya ban­tuan maupun lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan, mengevakuasi, men­dis­tri­bu­si­kan bantuan, mengarahkan pengungsian.

Namun yang tidak nampak adalah bagaimana a­li­ran dana tersebut berputar di situasi tersebut, dengan banyaknya bantuan dari berbagai pi­hak dan modus pendekatan yang berbeda-beda, seperlunya memerlukan pengelolaan infor­ma­si, komunikasi dan koordinasi yang tegas dan jelas.

Dan pada umumnya, korban bencana tidak sadar bahwa bantuan-bantuan bencana yang di­berikan bersumber darimana saja.

Berapa banyak dan untuk apa terkadang kurang dipahami, yang terpenting bagi mereka menganggap cukup bersyukur dengan adanya bantuan, sehi­ng­ga berpikir tidak perlu tahu dari mana asal-usul bantuan yang diberikan.

Dalam situasi ben­cana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari in­dikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”.

Seharusnya sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bencana alam untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan me­ng­ingat dana bencana alam pada prinsipnya diperuntukkan untuk tujuan kemanusiaan.

Na­mun ternyata hal tersebut memunculkan celah hukum yang pada akhirnya banyak di­man­fa­at­kan oleh pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana ben­ca­na alam.

Perbuatan-perbuatan seperti memanipulasi pertanggungjawaban dengan dalih a­da­nya keadaan darurat bencana, padahal dananya kemudian dialihkan untuk kepentingan pri­badi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menarik untuk diamati pada tahun 2021 saja KPK sudah menerima laporan masyarakat ter­ka­it penyalahgunaan dana Covid 19 di Sumatera Barat temuan indikasi pemahalan harga pengadaan sanitasi tangan dan transaksi pembayaran pada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan.