Potensi Korupsi 

Membesarnya Potensi Korupsi Dana Bencana Alam

Beberapa waktu ini Indonesia berduka dengan bencana banjir di kota NTT dan NTB yang me­ngakibatkan 127 orang meninggal dan 27 orang masih hilang.

Editor: Salman Rasyidin
Membesarnya Potensi Korupsi Dana Bencana Alam
ist
Zainul Arifin, SH. MH.jpg

Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kon­trol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa.

 Sehingga markup har­ga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan ke­untungan ditengah kesempitan.

Dalam pasal 1 dan 2 UU Tipikor menyebutkan : Setiap orang yang secara melawan hukum me­lakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat me­rugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara se­umur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua pu­luh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar ru­piah.

Kemudian, ayat 2 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud da­lam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam pen­jelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), diterangkan bahwa “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pi­da­na tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tin­dak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

Makna “keadaan tertentu” menjadi garis tebal dan memiliki tafsiran yang berbeda.

Namun sa­tu hal yang pasti bahwa ini menjadi faktor pemberat hukuman sebab keadaan negara se­dang tidak baik.

Disatu sisi persoalan transparansi pengelolaan dana bencana cenderung mi­nim.

Disisi lain pelaksanaan transparansi tidak semudah yang diharapkan dalam aturan ya­ng direncanakan.

Bisa dikatakan bahwa bencana alam merupakan kejadian extraordinary yang sifatnya tidak dapat diprediksi kapan dapat terjadi.

Namun disisi lain kondisi tertentu ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk berbuat curang.

Masalah Saat Bencana

Pengelolaan pendistribusian bantuan bagi korban bencana kurang optimal, penuh keke­li­ru­an karena kesalahan administratif dan terkendala keadaan krisis yang menuntut kecepatan dan ketepatan.

Di sisi lain, instansi penyelenggara pemerintah maupun lembaga bantuan ma­­u­pun administrasi berupa bukti penerimaan bantuan atau sumbangan, identitas korban ben­cana merupakan hal penting dalam hal untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai de­ngan kebutuhan korban bencana.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved