Breaking News:

Ada Dua Kecamatan Zona Merah Covid-19, PPKM Skala Mikro Bakal Diterapkan di Muaraenim

Untuk penerapan PPKM skala mikro di Muarenim tersebut, lanjut Emran, Pemkab Muaraenim akan secepatnya melaksanakan rapat bersama

sripoku.com/ardani
Pj Sekda Muaraenim, Emran Thabrani 

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Sesuai dengan surat edaran pemerintah untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro demi menekan dan mengantisipasi penyebaran Covid-19, Kabupaten Muaraenim akan membentuk posko di setiap desa dan kelurahan, terutama di kecamatan yang statusnya zona Merah, Selasa (13/4/2021).

Pj Sekretaris Daerah Muaraenim, Emran Tabrani, mengatakan bahwa penerapan PPKM skala mikro itu diperuntukkan bagi daerah yang berada di zona kuning, oranye dan merah.

Untuk Kabupaten Muaraenim, secara keseluruhan berada di zona oranye, namun jika dilihat per kecamatan ada yang zona hijau, kuning, orange, dan merah.

Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Layak Direshuffle Menurut Jokowi Mania, Track Record Buruk

Namun, dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaraenim, hanya dua kecamatan di Muaraenim berstatuskan zona merah, yakni Kecamatan Muaraenim dan Lawang Kidul.

"Kalau kecamatan Muaraenim, kadang merah kadang oranye, namun kecamatan Lawang Kidul sejak ada Covid-19 sampai sekarang masih zona merah," jelasnya.

Untuk penerapan PPKM skala mikro di Muarenim tersebut, lanjut Emran, pihaknya akan secepatnya melaksanakan rapat bersama para camat, kades, dan lurah untuk membentuk posko. 

Setiap desa atau kelurahan akan dibuatkan posko, terutama di kawasan yang berada di zona merah, seperti di Kecamatan Lawang Kidul dan Muaraenim.

Di dalam posko nantinya terdiri dari petugas gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, perangkat desa dan lain lain, yang akan di SK kan oleh Kades masing-masing. 

Sebab petugas Posko tersebut akan menggunakan anggaran desa sebesar 8 persen dari dana desa sesuai aturan pemerintah.

Untuk posko di kelurahan, dananya akan berasal dari kecamatan melalui APBD Muaraenim.

Sikap PKB Sumsel Atas Isu Muktamar Luar Biasa yang Terus Menggema, Biasalah Itu Dinamika Politik

Adapun tugasnya nanti akan diatur selain berjaga di posko juga akan ada yang patroli dan sosialisasi terutama di wilayah keramaian seperti pasar, tempat hajatan, pesta dan sebagainya. Ini bertujuan untuk menyempitkan ruang gerak penyebaran Covid-19, sehingga lebih mudah memonitor penyebarannya. 

Untuk sanksi, sambung Emran, Pemkab Muaraenim juga telah membentuk tim yustisi yang dikomandoi Sat Pol PP Muaraenim.

Mereka selain menegakkan Perda dan melakukan penertiban umum, juga tidak segan-segan akan membubarkan kegiatan yang membuat adanya kerumunan tanpa ada penerapan Protokol Kesehatan Covid 19.

"Kalau petugasnya sudah dibentuk, tinggal SKnya saja. Jika ada yang melanggar aturan akan langsung ditindak," tegasnya.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved