Yayasan Harapan Kita Diberi Waktu 3 Bulan untuk Serahkan Pengelolaan TMII ke Setneg

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo memberi batas waktu selama tiga bulan kepada  Yayasan Harapan Kita untuk menyerahkan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Hal itu  tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. 

Perpres tersebut diteken Jokowi pada 31 Maret 2021.

"Penyerahan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII dilaksanakan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," demikian bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres 19/2021, dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (7/4).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan dalam masa transisi ini Yayasan Harapan Kita wajib menyerahkan laporan terkait pelaksanaan dan pengelolaan TMII selama ini.

Mengutip Perpres 19/2021, sebelum diserahkan ke pemerintah, Yayasan Harapan Kita dilarang membuat atau mengubah perjanjian terkait pengelolaan TMII dengan pihak lain, mengganti pengurus, direksi, manajemen, pengelola, serta wajib berkoordinasi dengan Setneg dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan TMII.

Pratikno menyebut pihaknya akan membentuk tim transisi sebagai pengelola pengganti dari Yayasan Harapan Kita. 

Tim ini terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, juga pihak LSM.

"Serah terima tiga bulan, pengelola yang ada harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim Transisi dan pengelolaan selanjutanya dibahas tim transisi," kata Pratikno.

Jokowi meneken Perpres 19/2021 tentang Pengelolaan TMII diteken Jokowi pada 31 Maret dan berlaku terhitung 1 April 2021.