Sudah Saatnya Meregulasi Digitalisasi Bisnis

Efek besar yang diakibatkan pandemi virus covid–19 memang begitu luar biasa.

Editor: Salman Rasyidin
Sudah Saatnya Meregulasi Digitalisasi Bisnis
ist
M. Syahri Ramadhan Simangunsong, S.H.,M.H

Maka pada  Februari 2019, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pe­ngawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) membuat regulasi resmi mengenai kripto aset (cryptocurrency) sebagai komoditas dalam perdaganga berjangka komoditi (PBK) di Indonesia.

Aturan dari BAPPEBTI ini juga muncul atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penye­lenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Pasal 1 Permendag tersebut me­nyebutkan Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.  

Legitimasi atas mata uang kripto ini di sisi positifnya ialah pemerintah membuka diri terhadap perkembangan produk ekonomi digital global saat ini,

Namun, sisi negatifnya ada ke­mungkinan produk mata uang digital seperti bitcoin, dogecoin dan sejenisnya, yang no­tabene merupakan produk asing, ditakutkan akan menjajah sektor keuangan virtual di In­do­nesia.

Maka dari itu, ide yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menentukan mata uang digital sendiri yaitu Central Bank Digital Currency (CBDC), merupakan langkah tepat dalam menghadapi arus derasnya fenomena bitcoin beserta virtual currency-nya tersebut.

Regulasi terkait mata uang digital ini sudah sepatutnya diatur dalam undang – undang khusus, mengingat regulasi mengenai mata uang digital masih ada dalam tataran peraturan menteri maupun peraturan lembaga.

Hal ini mengingat e – commerce dan pasar modal, sudah dire­gu­lasi dalam bentuk undang–undang, beberapa di antaranya diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan  UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Meregulasi se­cara khusus mata uang digital ini juga menjadi pembuktian bahwa pemerintah siap me­nyambut dan berkompetisi dalam dunia bisnis berbasis digitalisasi.

Dari aspek pen­cegahan mau­pun penindakan, urgensi atas regulasi khusus terkait cryp­to­currency ini memang harus di­canangkan, mengingat pola tindak kejahatan dengan memanfaatkan sistem elektronik atau platform digital, sudah semakin marak dan begitu canggih.

Su­dah saatnya pula, dalam roda perekonomian digital, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi  passengers (penumpang).

Tetapi harus mampu menjadi drivers (pengemudi), minimal me­ngemudi atau mengendalikan sistem pembayaran virtual di dalam negerinya sendiri.*

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved