Tidak Ada Beras Impor
Presiden Jokowi Pastikan Sampai Juni 2021 Tidak Ada Beras Impor Masuk Indonesia
Cukup lama menunggu respon Presiden Joko Widodo terkait rencana impor beras, setidaknya hingga Juni 2021 terjawab.
lihat foto
Tidak hanya di luar pemerintahan, Impor beras yang dicetuskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mendapat sorotan dari dalam pemerintah.
Pihak Kementerian Pertanian menyebut bahwa produksi beras nasional bakal surplus alias berlebih sampai akhir Mei 2021.
Tidak hanya beras, komoditas lainnya yang surplus tersebut yakni jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging dan gula.
Tidak hanya dari Kementan, rencana impor beras juga mendapat sorotan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Ia menilai, kebijakan impor beras tersebut tak sejalan dengan arahan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.
"Pak Presiden bahkan bilang cintailah produk dalam negeri artinya utamakan produksi dalam negeri. Saya pegang pembicaraan itu. Tapi belum apa-apa kok kita malah menyatakan impor beras, apalagi ini lagi masa panen," Kata Buwas Kamis kemarin.
Kinerja Bulog Tidak Maksimal
Berkaitan masalah impor beras, justru kinerja Bulog terus dipertanyakan DPR. Lembaga yang dipimpin oleh Budi Waseso ini dalam menjalankan tupoksinya tidak maksimal. Baik dalam menyerap beras petani atau pun menjualnya ke pasar.
Harga beras di Indonesia cenderung tidak stabil dan terancam kekurangan stok yang mencukupi. Petani menjerit karena harga gabah turun drastis, lantaran tak terbeli oleh Bulog. Ini membuat kesejahteraan petani terganggu.
Target serapan Bulog terhadap beras petani pada tahun 2021 sebesar 1,5 juta ton beras. Namun hingga Februari 2021, Bulog baru bisa menyerap 35.000 ton beras petani. Jumlah itu masih sangat jauh dari target, atau hanya 2,3 persen.
Beberapa anggota DPR sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit kinerja Bulog. Jika terdapat adanya kerugian keuangan negara, akibat Bulog yang salah urus, menurut anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, BPK harus menindaklanjutinya.
"Kami serahkan ke hasil pemeriksaan BPK. Tetapi memang semua BUMN harus diaudit," ujar Daniel, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).
Sebelumnya, Dirut Bulog Budi Waseso juga mengakui akan adanya potensi kerugian keuangan negara tersebut. Ia menyebut jika terdapat 300 ribu ton beras yang gagal jual, kemudian harga per kilogram sekitar Rp8.000, maka potensi kerugian sudah mencapai Rp 2,4 triliun.
"Makanya jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu bukan uang APBN, tapi utang bank dengan kredit komersial. Harus benar-benar dihitung dengan baik," ungkap Daniel Johan anggota DPR dari Dapil Kalbar 1.
Beberapa kesalahan Bulog juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta ini tak segan mengungkap sejumlah dosa besar Bulog terhadap sektor pangan di Tanah Air. Misalnya tentang kegagalan Bulog menyerap gabah petani. Ini menyebabkan para petani harus menjual hasil panen kepada para tengkulak.
