Bulog Sudah Serap Gabah dari Petani di OKI, Ogan Ilir, Banyuasin & Muba, Janjikan 2021 Melebihi 2020

Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog Sumsel-Babel, Ali Ahmad, menyatakan pihaknya siap menyerap beras petani hingga akhir tahun 2021.

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/arif
Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog Sumsel- Babel Ali Ahmad 

"Mengenai impor beras yang akan terjadi Sumsel, saya sangat mengapresiasi sekali (penolakan), sebagai salah satu unsur pimpinan partai Demokrat di Sumsel dan angkat bicaranya anggota fraksi partai Demokrat dalam hal ini Azmi Sofix selaku yang konsen masalah ini dan duduk dibidang pertanian yang telah menyuarakan penolakan," ungkap wakil ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah.

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

5 Jenis Keputihan yang Wajib Diketahui, Kenali dari Warna dan Tekstur, Waspada Kanker Serviks

Ia berharap, rekan- rekan yang lain (anggota DPRD) ikut bersuara, mengingat Gubernur Sumsel Herman Deru pun sudah angkat bicara, menolak impor beras di Sumsel.

"Kenapa (harus ditolak impor beras) karena provinsi Sumsel ini cukup untuk cadangan dan kebutuhan beras bagi masyarakat, yang jumlahnya sangat besar sekali," capnya.

Diterangkan Firdaus, ketika impor beras terjadi, hal itu akan mengakibatklan petani- petani di Sumsel menjadi sengsara, karena harga gabahnya anjlok. 

"Maka, untuk itu sekali lagi dari partai Demokrat sesuai tagline kami Demokrat berkoalisi dengan rakyat, tentu akan terus mendorong ini (tolak impor beras) agar tidak terjadi impor beras khususnya di Sumsel," tuturnya.

Sementara pengamat kebijakan publik Sumsel Safran mengkapkan, jika kebijakan impor beras oleh pemerintah itu akan merugikan rakyat khususnya para petani, mengingat Indonesia sebagai bangsa agraris yang pasti selama ini pertanian jadi komoditas unggulan.

"Jadi kalau bangsa agraris segoygyanya para petani itu hidup makmu, jadi ada apa kebijakan negara ini. Saya tidak melihat negara hadir untuk rakyatnya, dan setiap panen rakyat tidak terjadi cita- cita petani, tetapi jadi jerit tangis petani," ucap Safran.

Ditambahkan Safran, ia melihat masalah ini, disinyalir ada pihak- pihak atau mafia yang bermain dibelakang layar, dengan menggunakan kebijakan- kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dan mengorbankan rakyat.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:

Banjir Momok Tahunan Warga Sekip Bendung, Semakin Menderita Karena Banjir Membawa Banyak Sampah

"Saya rasa juga, tidak mungkin mereka (mafia) bisa bermain dengan pihak pemerintah, jadi pemerintah baik pusat dan daerah harus membahami sebagai negara agraris dan maritim seperti Indonesia.

Harusnya masyarakat khususnya petani dan nelayan yang paling menikmati keberadaan di Indonesia, tapi justru mereka paling termarginal dari segala sisi, mulai dari akses informasi, kehidupan sehari- hari dan sebagainya," tandasnya.

Dilanjutkan Safran, jika ingin menjadikan negara ini baik dan meningkatkan perataan ekonomi secara baik dan negara jadi baik, masyarakat yang selama ini menjadi jualan politik petani dan nelayan bisa diangkat harkatnya, jangan mengikuti segelintir kemauan mafia beras ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved