Fahri Hamzah Kritik Mahfud MD Soal 'Konstitusi Boleh Dilanggar Demi Rakyat' : Seperti Kuliah

Fahri Hamzah ikut mengomentari, penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD, soal diperbolehkannya konstitusi dilanggar untuk kepentingan rakyat.

Penulis: Fadhila Rahma | Editor: Yandi Triansyah
Kolase Sripoku.com / Tribunnews.com
Fahri Hamzah dan Mahfud MD 

SRIPOKU.COM - Politikus Gelora, Fahri Hamzah ikut mengomentari, penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD, soal diperbolehkannya konstitusi dilanggar untuk kepentingan rakyat.

Menurut Fahri dirinya sudah menonton utuh penjelasan dari Mahfud MD.

Namun contoh yang Mahfud pakai untuk menjelaskan prinsip Salus Populi Supremalex Esto adalah revolusi dan bencana alam.

Menurut Fahri hal itu agak aneh karena pergantian keluasaan di tengah jalan dijadikan contoh, dan kata dia, hal itu seperti kuliah.

"Andai pun pernyataan beliau muncul di ruang kelas tetap saja ada bias. Sejak Cicero, sampai kaum #Machiavellian, selalu ada yang ingin “memudahkan” pemimpin memanfaatkan alasan “keselamatan rakyat” sebagai pembolehan tindakan sepihak eksekutif. Ini penyakit!," tulis Fahri di Twitternya, beberapa waktu lalu.

Menurut Fahri Salus Populi Suprema Lex Esto arti benar “Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi"

Sedangkan arti salah yakni
“Konstitusi Boleh Dilanggar Untuk Keselamatan Rakyat”

Fahri menjelaskan, justru konstitusionalisme lahir karena keadaan ini.

Kekuasaan yang disebut Mantan Wakil DPR RI sering cenderung dominan dan memanfaatkan keadaan darurat harus dibatasi dengan konstitusi, bahkan dalam zaman kerajaan.

Dan lahirlah monarki konstitusional di Inggris sejak Magna Charta.

Sehingga ia minta jangan dibalik.

"Jadi, konstitusi adalah jaminan keselamatan rakyat dari kecenderungan kekuasaan absolut yang menyimpang. Menganggap pemimpin akan selalu punya niat baik karena itu ia diperbolehkan melanggar hukum adalah ganjil dan dangkal. Ini juga mula dari ideologi fasis. Ini akademik juga!," tulis Fahri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, paham konstitusionalisme justru situasi darurat dan bencana harus diantisipasi oleh hukum.

Konstitusi kata dia wajib membatasi kemungkinan ekstensi keluasaan eksekutif dengan melanggar hukum apapun keadaanya.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved