Selamatkan Demokrasi dari 'Begal Politik', Kubu AHY Awasi Kegiatan Ilegal, Pakai Simbol Demokrat

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
IST
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Muara Enim, Wahyu yang juga Anggota DPR-RI Dapil Sumsel 2 

SRIPOKU.COM - Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal, yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini dilakukan sebagai upaya, menyelamatkan demokrasi dari upaya 'begal politik'.

“Mari Kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah Kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak Demokrasi kita”, ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Minggu (21/3/2021).

Pihaknya kata dia, mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’ yang ingin merebut paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Teuku Riefky mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya.

Menurut semua itu telah diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI yang menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi no. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat dimana kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari.

Ia juga menyampaikan agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai, mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal.

“Laporan tersebut akan Kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku,” tegas Teuku Riefky Harsya. 

Sekjen Partai Demokrat juga menegaskan bahwa didalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-

“Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi diberbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,”ujar Teuku Riefky mengakhiri.

Hal senada disampaikan Wahyu Sanjaya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Muara Enim, Wahyu yang juga Anggota DPR-RI Dapil Sumsel 2 menegaskan kembali pernyataan Sekjen DPP Partai Demokrat

"Mari kita selamatkan Demokrasi, jangan biarkan begal politik membunuh demokrasi," ujarnya, Minggu (21/03/21) 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved