Breaking News:

Jabatan Presiden

Politikus PDIP-Demokrat Kompak Tak Setuju Jokowi Tiga Periode, Amien Rais Berburuk Sangka

Bukan hanya Partai Demokrat, PDI-Perjuangan pun tidak menginginkan jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Masa jabatan dua dinilai sudah ideal.

Editor: Sutrisman Dinah
handout
Gedung DPR-MPR RI di Senayan, Jakarta 

SRIPOKU.COM -- Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengungkapkan kecurigaan terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.

Amien Rais disampaikannya melalui YouTube @Amien Rais Official, Minggu (14/03/2021).

"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," kata Amien Rais.

Amien Rais yang akhir-akhir ini mendirikan Partai Ummat mengatakan curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya Sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal Undang-undang Dasar 1945.

Baca juga: Amien Rais Hanya 15 Menit Bertemu Presiden Joko Widodo, Lapor Kasus Pengawal Rizieq Shihab

Baca juga: Amien Rais tak Ikut Aksi 1812, Pilih Temui Presiden Jokowi Minta soal Ini, Saya sudah Sepuh Ya

Satu di antara dua pasal itu, menurut Amien, akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta Sidang Istimewa MPR, ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," kata Amien Rais.

Amien mengingatkan bahwa jika hal itu benar-benar terjadi maka bisa berbahaya. Ia meminta agar lembaga tinggi negara tidak membiarkan ini terjadi.

"Saya meminta saudara-saudara sekalian, para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi yang lain akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?," katanya.

Baca juga: Gatot Nurmantyo dan Amien Rais Beri Dukungan Terhadap Gerakan Revolusi Akhlak Digagas Habib Rizieq

Partai Demokrat tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode telah diatur dalam amendemen UUD 1945.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved