Breaking News:

Berita Palembang

'Pak Tolong Jangan Rusak Warung Kami', Pol PP Sumsel Ratakan Bangunan Liar di Jakabaring

Sambil terduduk lemas, Heriyadi hanya bisa memandangi warung miliknya yang telah didiami sejak tahun 2004 dibongkar oleh Sat Pol PP

Penulis: Odi Aria Saputra | Editor: Welly Hadinata
Sripoku.com/Odi Aria Saputra
Satpol PP Sumsel melakukan penertiban dan pembongkaran warung atau gerobak pedagang kaki lima dan bangunan liar yang tidak memiliki izin di Seputaran Tugu Rofunda Jakabaring Palembang, Senin (15/3/2021). 

Senada diungkapkan Ketua LSM Merah Putih, David selaku perwakilan warga.

Ia mengklaim jika memiliki surat-surat untuk memanfaatkan lahan tersebut. Bahkan, dirinya berencana bakal membangun sekretariat LSM Merah Putih di kawasan tersebut. 

Ia menuduh, jika pembongkaran paksa tersebut dilakukan berdasarkan pesanan sejumlah pihak yang ingin mengelola lahan

"Suratnya kami ada. PBB juga kami bayar. Pembongkaran ini bayaran. Pesanan mafia tanah. Belum ada proses hukumnya di pengadilan dan langsung main bongkar. Ini menyalahi prosedur," tegas David. 

Sementara itu,  Satpol PP Sumsel melakukan penertiban dan pembongkaran warung atau gerobak pedagang kaki lima dan bangunan liar yang tidak memiliki izin di Seputaran Tugu Rofunda Jakabaring Palembang. 

Penertiban yang sebelumnya berlangsung aman mendadak ricuh setelah sejumlah pemilik warung dan bangunan emosi saat petugas melakukan pembongkaran paksa. Mereka melampiaskan emosi mereka dengan meneriaki petugas. 

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan, penertiban bangunan liar tersebut dilakukan lantaran tidak memiliki izin dari Pemprov Sumsel untuk membangun bangunan di lahan seluas 1,3 hektar tersebut. 

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Jalannya kegiatan diakuinya sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah mengantongi SK Gubernur Nomor 644/KPTS/Sat Pol PP/2021 tentang penertiban dan SK Gubernur no 158/KPTS/Sat Pol PP/2021 tentang pembentukan tim eksekusi.

"Penertiban ini juga tidak dilakukan secara spontanitas. Kami sudah memberikan surat teguran dan peringatan masing-masing sebanyak tiga kali untuk membongkar bangunannya. Tapi masih tidak diindahkan," ucapnya. 

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved