Andai Nanti PlH Bupati Diberi Kewenangan Lantik Sekda, Taufik Rahman: Muaraenim Pecahkan Rekor!

Mantan sekda ini menilai pemerintah, apakah Mendagri maupun Gubernur Sumsel, harus melakukan tindakan diskresi pengangkatan Sekda Muaraenim.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Refly Permana
sripoku.com/ardani
H Taufik Rahman SH : Mantan Sekda Muaraenim dan Advokat   

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Mengingat jabatan Sekda sangat strategis dalam pemerintahan, disarankan penetapan calon Sekda Muaraenim nantinya bisa melalui diskresi apabila sudah terpilih melalui seleksi terbuka.

“Melihat fungsi sekda sangat strategis dalam pemerintahan, terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maka seharusnya seleksi terbuka untuk calon Sekda Muaraenim harus secepatnya dilaksanakan,” jelas Tokoh masyarakat Muaraenim yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda) 2010-2015, H Taufik Rahman SH, Minggu (14/3/2021).

Joko Siswanto Meninggal Dunia, Pengamat Politik Ini Sedih Lihat Pelepasan Jenazah: Jasanya Besar Loh

Lelang terbuka tersebut, lanjut Taufik Rahman, memberikan kesempatan kepada para pejabat yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab setidaknya diketahui ada sembilan pejabat Pemkab Muaraenim dipublikasi media, yang berpeluang mendaftar menjadi calon Sekda.

Semuanya memiliki mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Sekda Muaraenim

“Apalagi saya pernah sama-sama bekerja, baik sebagai teman kerja atau selaku atasan mereka.

Sedikit banyak memahami kafasitas dan kemampuan dari para pejabat yang berpeluanjg menjadi calon Sekda tersebut,” kata advokat ini.

Masih dikatakan Taufik Rahman, sebelumnya memang sudah dilakukan uji kompetensi untuk calon Sekda Muaraenim yang dilaksanakan oleh tim panitia seleksi dan Pemprov Sumsel.

Bahwa jabatan sekda adalah karir seorang ASN, di mana pengangkatannya diatur dalam perundang-undangan.

Kami Juga Tertipu, Pemkot Lubuklinggau Kecolongan Kasus Penipuan Rumah Bersubsidi, Kerugian Miliaran

Namun demikian bukan tidak mungkin, di dalam uji kompetensi tim penilai akan mempertimbangkan di luar aspek-aspek teknis yang memang sudah diatur.

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengusulkan tiga nama ke bupati untuk diangkat sebelumnya.

Persoalannya sekarang, berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 1/se/I/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Dimana, pelaksana harian bupati (Plh), tidak dapat melakukan keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, antara lain pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Oleh karena itu pemerintah, apakah Mendagri maupun Gubernur Sumsel, harus melakukan tindakan diskresi.

Dalam bentuk apakah Mendagri yang menerbitkan SK pengangkatan Sekda atau Gubernur Sumsel ataupun memberikan kewenangan kepada Plh Bupati untuk mengangkat Sekda terpilih nantinya. 

Kecamatan Bukit Kecil Sabet Juara Pertama MTQH Tingkat Kota Palembang

"Karena sampai sekarang tidak ada aturan secara detail yang mengatur seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Muaraenim.

Sebab bisa jadi ini terjadi pertama kali di Indonesia. Oleh karenanya pengangkatan Sekda Muaraenim terpilih nantinya harus melalui diskresi,” pungkas Taufik Rahman.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved