Apel Siaga Demokrat di Palembang
Walikota Palembang Harnojoyo tidak Hadiri Apel Siaga, Ketua Demokrat Sumsel Ishak Mekki Ambil Sikap
Satu per satu Ketua DPC diminta menyampaikan orasinya di atas mobil pikap berlogo Parta Demokrat yang intinya menolak adanya KLB abal-abal.
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Refly Permana
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Ir H Ishak Mekki MM, memyatakan akan memanggil secara pribadi kepada Ketua DPC Partai Demokrat Palembang sekaligus Walikota Palembang, H Harnojoyo SSos, guna mempertanyakan ketidakhadirannya selama apel siaga membela Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kubu KLB Demokrat di Sibolangit.
"Akan dipanggil khusus, selama dua kali pelaksanaan apel siaga tidak hadir.
Dan selama ini tidak adak komunikasi dengan kita.
Hanya diwakili Sekretaris Anton Nurdin dan Bendahara DPC Palembang Zainal Abidin. Kemungkinan DPP juga akan memanggilnya," kata mantan Wagub Sumsel itu saat membuka apel siaga Partai Demokrat di Sumsel Jumat (12/3/2021).
Baca juga: BREAKING NEWS: Apel Siaga Partai Demokrat di Sumsel, Sejumlah Kader Pro AHY Mulai Berdatangan
Menurut Ishak yang kini menduduki kursi Senayan DPR RI, siapa saja yang tidak hadir bakal dilaporkan ke DPP Partai Demokrat.
"Mereka yang tidak hadir apel siaga ini akan kita laporkan juga ke DPP. Apel siaga ini dilakukan DPD PD se-Indonesia.
Tapi pelaksanaannya tidak serentak. Tergantung DPD masing-masing. Untuk Sumsel hari ini," kata Ishak.
Acara dipandu Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah SH dibantu Dedek Chaniago.
Satu per satu Ketua DPC diminta menyampaikan orasinya di atas mobil pikap berlogo Parta Demokrat yang intinya menolak adanya KLB abal-abal.
"OKU Selatan gak ada perwakilannya, ya sudah," kata Firdaus Hasbullah.
Baca juga: Apel Siaga Tolok Ukur Loyalitas Kader Demokrat, Ridho: Pimpinan Partai Harus Tegas Bersikap Bela AHY
Ishak Mekki menyampaikan berbagai alasan KLB Demokrat di Sibolangit Deli Serdang, Sumut itu ilegal dan harapannya Kemenkumham Sumsel menyampaikan ke pusat untuk tidak melegalkan di Sumut.
"Mari kita jaga saat yang kritis. Dalam 7 hari Kemenkumham akan memberikan keputusannya. Semua jelas syarat KLB sudah disampaikan.
KLB harus izin dari majelis tinggi. Itulah kenapa KLB di Sumut kita semua menolak karena ilegal," katanya.
