Ke Mana Partai Demokrat Sumsel Berlabuh Pasca KLB di Sumut? Bagaimana Nasib PD versi AHY/SBY?

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, yang berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sangat terkesan lancar, cepat dan tanpa hambatan dari pemerintah, Jumat (5/3/2021).

"Baik dari sisi perizinan, agenda acara, tempat dan dukungan dari pihak pihak di luar PD sendiri," ungkap Pengamat Sosial Politik, Drs Bagindo Togar Butar Butar kepada Sripoku.com, Sabtu (6/3/2021).

Pasca KLB Gimana?

Menurut Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya Sumsel (ForDess) itu yang lebih menarik untuk diamati. 

"PD Sibolangit vs PD Cikeas, yang mana the real party? Ke mana PD Sumsel berlabuh pasca KLB? PD di daerah-daerah bakal terbelah, restruksi atau destruksi?," kata Bagindo.

Mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA Fisip) Unsri mengatakan awalnya tak sedikit kelompok masyarakat berasumsi bahwa konflik yang bermuara kepada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) hanya gerakan dramaturgi politik agar kelak berefek perhatian juga simpati publik. 

"Karena elaktabilitas parpol ini semakin tergerus saja secara nasional, apalagi diprediksi acuan kolektif ET/PT minimal 5 persen akan diberlakukan.

Dan sungguh berat bagi semua partai papan tengah dan papan bawah memenuhi angka dukungan politik tersebut," ujarnya.

KLB Partai Demokrat telah digelar di dataran perbukitan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, sekitar 1 jam lebih dari Kota Medan menuju Berastagi.

Tempat ini jauh dari hiruk pikuk masyarakat sehingga dinilai lebiih mudah bagi pihak keamanan dan panitia pelaksana (OC) untuk mengorganisir risiko pengamanannya. 

"Bahkan pihak yang berseberangan dari yang menyelenggarakan KLB, yakni kepengurusan di bawah naungan pimpinan AHY/SBY nyaris tak mampu berbuat apapun, baik secara hukum, politik maupun massa.

Dimana dari informasi yang beredar, telah 400 cabang/daerah telah mengutus delegasinya sebagai peserta KLB, dari sekitar 550.cabang.

Surat Mandat yang diterbitkan diberikan oleh "unsur pimpinan" cabang daerah masing masing untuk diverifikasi oleh OC KLB. 

Artinya telah dua per tiga dari seluruh cabang yang ada berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Secara prinsip maupun substansial konstitusi/AD-ART organisasi adalah sah keberadaannya. 

Lantas bila semua agenda KLB ini berjalan seperti yang dirancang oleh penyelenggara, tentu butuh pengakuan secara yuridis formal dari pemerintah juga dukungan sosial dari para kader juga simpatisan parpol ini.

Perihal ini sungguh tak mudah.

Rumah Besar PD sudah terbelah.

Apakah akan berdampak terhadap recovery mengembalikan kejayaan PD di masa lampau atau malah sebaliknya.

Belum tentu juga apabila parpol ini kelak dipimpin oleh pejabat pemerintah saat ini (ex.Jenderal TNI Purn Moeldoko) akan membawa eksistensi sosial politik lebih baik ketimbang di bawah pimpinan AHY. 

Kemudian, pasca KLB berlangsung, apakah dengan serta merta mudahnya pemerintah (Kemenkumham RI) memberi pengakuan serta legalitas terhadap kepengurusan hasil KLB.

Bagaimana nasib PD versi AHY/SBY? 

Di sisi lain, bagaimana pula legitimasi cabang cabang dan Organisasi Onderbouw di bawah PD?

Mengalami restruksi atau destruksikah nantinya?

Tak bermaksud berpihak kepada antar pihak yang bertikai di Rumah Besar PD, sepertinya semua kondisi ini terjadi diakibatkan oleh kurangnya penerapan kolektivitas, keterbukaan dan komunikasi pengelolaan manajemen organisasi politik secara modern. 

Hasrat plus syahwat politik ketokohan personal teramat dominan, dalam sosok SBY berikut trahnya bak harga mati sehingga para pendiri atau tokoh senior lainnya bereaksi bersama dan  ternyata kekuatan politik AHY/SBY tak berdaya menghadangnya. 

"Atau mungkin saja ini juga bagian "Karma Politik" tengah melanda SBY beserta koleganya?

Biarlah proses berdinamika, saat waktu yang tepat akan menjawab semuanya. Semoga," pungkasnya.