Breaking News:

Berita Palembang

Dzuriyat Kiyai Marogan Mengklaim Pemilik Tanah Pulau Kemaro, Harnojoyo: Selesaikan Lewat Pengadilan

Hak kepemilikan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: REG.3863K/PDT/1987 dan diperlihatkan oleh pihak Dzuriyat Kiyai Marogan

SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA
Tampak kepulan awan konventif berpotensi hujan yang mengelilingi Pulau Kemaro Palembang, Rabu (17/2/2016). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Maya Citra Rosa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kabar kawasan Pulau Kemaro akan dijadikan sebagai wisata air dengan konsep Kerajaan Sriwijaya, ternyata membuat Dzuriyat Kiyai Marogan atau Mgs Abdul Hamid angkat bicara.

Mgs Abdul Hamid mengklaim bahwa status seluruh tanah Pulau Kemaro seluas 87 hektare adalah milik Kiyai Marogan.

Hak kepemilikan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: REG.3863K/PDT/1987 dan diperlihatkan oleh pihak Dzuriyat Kiyai Marogan dalam keterangan pers di Sekretariat KRASS, Jumat (5/3/2021) kemarin.

Ketua KRASS sekaligus penyambung informasi Dzuriyat Kiyai Marogan, Dedek Chaniago menunjukkan surat kepemilikan tanah Pulau Kemaro dalam keterangan pers, Jumat (5/3/2021).
Ketua KRASS sekaligus penyambung informasi Dzuriyat Kiyai Marogan, Dedek Chaniago menunjukkan surat kepemilikan tanah Pulau Kemaro dalam keterangan pers, Jumat (5/3/2021). (SRIPOKU.COM/MAYA CITRA ROSA)

Ketua Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) sekaligus penyambung informasi dari Dzuriyat Kiyai Marogan, Dedek Chaniago mengatakan 87 hektare luas tanah Pulau Kemaro adalah milik Kiyai Marogan, dimana 30 hektarnya akan menjadi kawasan wisata air oleh Pemerintah Kota Palembang.

Pihaknya meminta, untuk melakukan pembuatan objek wisata, baiknya pemerintah berkoordinasi secara baik-baik agar adanya titik terang dalam permasalahan Pulau Kemaro tersebut.

“Oleh karena itu kami mengingatkan Pemkot Palembang jangan tutup mata dengan bukti yang sah.

Sebelum dzuriyat masuk permohonan eksekusi, pemkot harus bicara ini baik-baik, koordinasi dulu dengan kami juga konfirmasi dengan PU PR dan mereka akan menyampaikan kepada pemerintah mungkin,” ujarnya.

Sebelumya, pada tahun 2014 lalu pihak dzuriyat telah melakukan somasi dan melakukan musyarawah bersama pemerintah, namun hingga kini belum menemukan titik terang.

Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan saja tanpa ada koordinasi dari pemkot ke dzuriyat, maka permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan terkait eksekusi tanah di Pulau Kemaro.

"Jika hal ini dilakukan maka terpaksa tak ada aktivitas di tanah yang sedang proses eksekusi," ujarnya.

Ketua KRASS sekaligus penyambung informasi Dzuriyat Kiyai Marogan, Dedek Chaniago menunjukkan surat kepemilikan tanah Pulau Kemaro dalam keterangan pers, Jumat (5/3/2021).
Ketua KRASS sekaligus penyambung informasi Dzuriyat Kiyai Marogan, Dedek Chaniago menunjukkan surat kepemilikan tanah Pulau Kemaro dalam keterangan pers, Jumat (5/3/2021). (SRIPOKU.COM/MAYA CITRA ROSA)
Halaman
1234
Penulis: maya citra rosa
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved