Berita Palembang
Palembang Dicap Zona Merah, Terlibat Gerakan Kudeta Demokrat, 2 Mantan Kader Penyebabnya
Palembang dicap zona merah melakukan gerakan kudeta Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono.
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Palembang dicap zona merah melakukan gerakan kudeta Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono.
Ketua DPD Demokrat Sumsel, Ishak Mekki mengungkapkan penyebab Palembang dicap sebagai zona merah karena ada dua mantan kader partai Demokrat yaitu Marzuki Alie dan Syofwatillah Mohzaib alias Opat yang gencar melakukan Gerakan Pengambil alihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (GPK-PD) melalui KLB.
"Palembang dianggap zona merah, karena ada dua putra daerah yang ikut gerakan ini," kata Ishak saat menggelar Apel Siaga bersama pengurus DPD dan DPC se Sumsel pada Kamis (4/3/2021) malam hingga Jumat (5/3/2021) dini hari di The Excelton Palembang.
Maka dari itu, pihaknya meminta pengurus yang ada di Sumsel untuk menginventaris jajarannya, siapa- siapa yang menghadiri kegiatan yang dianggap inkustitusional tersebut.
"Jadi apel siaga ini upaya untuk menginventaris pengurus yang hadir dan melihat kader yang terpapar GPK PD.
Harapan saya, ketua DPC menginventarisir kader di DPC masing masing, siapa tahu ada mandat yang dipalsukan berangkat, dan saya dengar ada juga dari DPP dan saya berharap kader tetap setia dengan tulus ikhlas untuk menjaga soliditas dan mendukung kepemimpinn AHY yang dipiluh secara demokratis dan akalamasi," ucapnya.
Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini pun mendapat kabar, jika kelompok- kelompok yang terpapar GPK PD terus merayu kader Demokrat di Sumsel untuk menghadiri KLB.
"Saya dapat laporan jika mereka yang melakukan gerakan ini, mencatut nama dua institusi aparat dinegeri ini masih merayu sejumalh DPC yang ada dengan iming- iming uang. Saya pun mengingatkan siappun yang mengajak dan merayu itu, untuk tidak usah ditemui karena pasti akan tergoda," tandasnya.
Ishak pun menjelaskan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sumsel menggelar apel siaga menanggulangi rencana Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar oleh Gerakan Pengambil alihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (GPK-PD).
Ishak Mekki mengatakan, apel siaga diikuti 14 DPC kabupaten/kota di Sumsel, dengan rincian 8 DPC hadir langsung di Hotel Exelton, yakni DPC Demokrat PALI, OKI, Lubuklinggau, Prabumulih, Palembang, OKU, Banyuasin, Musi Rawas.
Kemudian 4 DPC sudah mengkonfirmasi hadir dan dalam perjalanan yakni DPC Demokrat Empat Lawang, Muratara, OKU Timur dan OKU Selatan, 2 DPC mengikuti secara virtual karena sedang berada di Jakarta (Ketua DPC Muara Enim dan Lahat). Sementara 3 DPC diketahui tak memberikan konfirmasi atau tak hadir, yakni DPC Ogan Ilir, Pagaralam dan Musi Banyuasin (Muba).
"Yang tak hadir secara langsung kita minta untuk menshare lokasi terkini, untuk kemudian dipantau langsung oleh DPP," ungkap Ishak.
Menurut Ishak, apel siaga yang digelar sesuai instruksi langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Apel siaga ini karena kita mendengar desas desus bahwa ada gerakan KLB oleh GPK-PD, dan memang faktanya ini terjadi. Dari laporan yang masuk ke kita, gerakan ini sudah mempersiapkan KLB di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, yang berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang atau sekitar dua jam dari Kota Medan," ungkap Ishak.
Ishak Mekki mengungkapkan, ada empat arahan yang disampaikan Ketua Umum AHY dalam pelaksanaan apel siaga ini, yaitu agar DPD dan DPC merapatkan barisan dan menjaga soliditas pengurus. Kedua, mengecek dan mengupadate informasi gerakan GPK-PD di daerah masing msing.
Ketiga, DPD dan DPC agar menginventaris pengurus yang hadir dan mendata kader yang terpapar Gerakan Pengambil-alihan Ketua Umum Partai Demokrat, dan keempat menegaskan bahwa DPD dan DPC se Sumsel menolak KLB dengan suara fiktif dan inkonstitusional dan tidak sesuai AD/ART partai yang telah disahkan Kemenkumham.
"Saya minta kader setia dan tulus ikhlas untuk menjaga soliditas dan mendukung kepemimpinn Agus Harimurti Yudhoyono yang dipilih secara demokratis dan aklamasi. Saya juga minta DPC melihat anggota-anggota fraksi Demokrat di DPRD, karena saya dengar ada juga anggota DPR yang ikut, dan ini dari daerah," kata mantan Wagub Sumsel ini.
"Kemudian, saya juga mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa saja kita disini hadir, tapi ada mandat menyuruh orang lain (ke KLB)," tegas mantan Bupati OKI dua periode ini menambahkan.
Ishak juga mengingatkan kepada seluruh kader agar tidak mudah dirayu oleh pihak yang mengatas namakan apapun, atau jika mereka mengajak untuk bertemu, tidak usah ditanggapi.
"Masih ada sejumlah DPC yang melaporkan, jika masih ada orang-orang yang merayu (untuk ikut GPK-PD). Saya katakan, jika ada yang mengajak bertemu, jangan ditemui," tegasnya.
Ishak mengingatkan, bahwa DPD dan DPC Demokrat se Sumsel sudah berkomitmen dan menandatangani dukungan ke AHY, sebagai ketua umum hasil Kongres V Jakarta yang sah.
"Dalam situasi seperti ini, jangan kita menjauh dan menghindar, apalagi membuat gaduh," ingatnya.
Di sisi lain, Ishak Mekki memastikan, KLB yang akan digelar oleh GPK-PD di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, yang berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang adalah KLB ilegal dan cacat hukum.
Alasannya kata Ishak, KLB tersebut tidak mendasar, apalagi seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se- Indonesia sudah menyatakan sikap mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"KLB itu jelas ilegal, karena KLB ini harus memenuhi syarat dihadiri 2/3 pengurus (ketua) DPD dan 1/2 pengurus DPC, sementara saat ini seluruh DPD dan DPC Demokrat se-Indonesia sudah menyatakan sikap mendukung AHY. Dan juga bisa dipastikan KLB itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Palembang Anton Nurdin menegaskan, DPC Demokrat Palembang solid mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum.
Ia pun menyebut, KLB yang akan digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit tersebut ilegal.
"Dan kita juga bisa menggugat penyelenggara KLB, karena pasti mereka akan menggunakan atribut Partai Demokrat di KLB itu, sementara KLB tersebut ilegal dan mereka yang menyelenggarakan sudah dipecat dan bukan lagi sebagai kader," tegasnya.
Baca juga: 15 Kader Demokrat Sumsel Terdeteksi Ikut KLB, Terkuak Identitasnya Dibongkar Pengurus
Baca juga: UANG SAKU KLB Medan, Satu Kader Rp 10-25 Juta, Joni Allen Marbun:Biaya Operasional