Breaking News:

Akan Tuntut Peserta KLB Medan, Demokrat Palembang: Moeldoko Tidak Pegang KTA Dipilih Betapa Lucunya

Maka itu, Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palembang ini menyarankan, agar Kepala Staf Kepresidenan RI ini untuk membuat partai baru saja.

sripoku.com/a havis
H Anton Nurdin ST SH MSi: Akan Tuntut Peserta KLB Medan, Demokrat Palembang: Moeldoko Tidak Pegang KTA Dipilih Betapa Lucunya 

Ketusan tegas ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Partai Demokrat Sumsel yang solid dan mendukung Partai Demokrat yang dipimpin AHY adalah sah.

Sementara KLB Demokrat Medan tidak sah alias Illegal.

Maka itu, Pasca berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat yang berlangsung singkat di The Hill Hotel Sibolangit Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) siang, yang akhirnya menjadikan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua umum partai Demokrat, tidak membuat kepengurusan partai Demokrat di Sumsel beralih dukungan.

Sebab menurut DPD Partai Demokrat Sumsel, pelaksanaan KLB di Medan itu inkonstitusional alias ilegal (tidak sah) dan tidak dihadiri oleh 2/3 anggota sah Parpol Demokrat.

"Jadi KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Sumut itu, menurut saya inkonstitusional berdasarkan AD/ART partai Demokrat, alias KLB ilegal," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki didampingi Sekretaris FPD MF Ridho, Jumat (5/3/2021).

Namun menurutnya, bagi mereka (peserta KLB) jika ingin mengikutu AD/ART partai Demokrat hal itu tidak terpenuhi, dan itu lebih untuk memenuhi syahwat politik mengganggu partai Demokrat yang kepengurusan legal (sah), sesuai peraturan perundang- undangan yang dipimpin Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketum.

"Itulah targetnya (mengganggu yang sah) dan saya kira masyarakat sudah bisa menilai, bahwa partai Demokrat tidak angin, tidak ada hujan diterpa rencana- rencana yang jahat untuk menggulingkan kepemimpinan AHY. Kami sebagai pengurus dan kader partai Demokrat yang taat dan tahu aturan," bebernya.

Ia pun menyayangkan, orang yang mengatasnamakan kader partai Demokrat tidak memberikan contoh yang baik, padahal yang ikuti KLB di Sumut itu mayoritas pernah atau sedang jadi penyelenggara pemerintah dan hal ini yang disayangkan, jika syahwat politik tidak mengenal asas kepatutan peraturan perundang- undangan, apalagi aturan AD/ART partai Demokrat khususnya.

"Anggaran dasar itukan ibarat Al-Qurannya partai, kalau mengingkan KLB ada satu persyaratan dan berlaku disetiap parpol, karrna setiap parpol punya kekhususan tersendiri dalam syarat AD/ART dalam melakukan KLB, kalau ini jelas ini sudah melihat syahwat politik. Intinya terjadi KLB soal keabsahan dan legalitas nomor sekian, yang penying ingin menunjukkan bisa mengganggu partai Dempokrat," capnya.

Namun, ia menyakini dan percaya kepada negara Indonesia dipimpin orang- oranf yang taat dan disumpah secara hukum, untuk mengikuti segala aturan yang ada.

Halaman
1234
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Hendra Kusuma
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved