Breaking News:

Meski Kebijakan Presiden Jokowi Tentang Miras Hanya Berlaku di 4 Provinsi, Sumsel Tetap Ambil Sikap

"Kalau daerah yang terbiasa mungkin saja. Tetapi kalau Sumsel tidak. Kebijakan itu tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang jernih,"

SRIPOKU.COM/EHDI AMIN
Pemusnahan ribuan botol minuman keras di halaman Pemkab Lahat beberapa waktu yang lalu. 

Laporan wartawan Sripoku.com,  Odi Aria

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumsel tetap membatasai peredaran miniman beralkohol (mikol), kendati Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal industri pembuatan minuman beralkohol masuk dalam golongan bidang usaha tertutup. 

Kepala Dinas Perdagangan Sumsel, Ahmad Rizali mengatakan aturan tersebut hanya berlaku di empat provinsi di Indonesia yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Meski demikian, Pemprov Sumsel tetap memberikan pembatasan dan mengawasi peredarannya di masyarakat. 

Gunawan LIDA dan Rara LIDA Kenang Saat-saat Ikut Audisi, Ada yang Rela Resign Dari Pekerjaan

"Pemprov Sumsel tetap akan membatasi peredaran mikol. Apalagi perpres tersebut diberlakukan di 4 provinsi yang masyarakatnya sudah terbiasa menggunakan mikol," katanya,  Senin (1/3/2021).

Dijelaskannya, pembatasan mikol di Sumsel telah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2011 tentang pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Dalam aturan tersebut mikol dibagi menjadi 3 golongan. Golongan A adalah mikol yang mengandung kadar ethanol 0-5 persen. Lalu, Golongan B kandungannya 5-20 persen dan Golongan C kandungannya 20-55 persen. 

Dalam aturan itu , minuman dengan kadar diatas 55 persen serta bahan bakunya dalam bentuk konsentrat dilarang diproduksi ataupun diperjualbelikan di dalam provinsi Sumsel.

Satgas Penanganan Covid-19 PALI Berencana Dirikan Posko Pemantau di Setiap Desa dan Kelurahan

Penjual langsung atau pengecer mikol yang mengandung rempah atau jamu dilarang menjual mikol diatas 5 persen. 

"Ketiga golongan tersebut baik yang impor maupun produksi dalam negeri masuk ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan," tegas Rizali. 

Halaman
12
Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved