Breaking News:

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hutan Rakyat Pola Kemitraan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P23/Menhut-II/2007, yang dimaksud Hutan Ta­­­naman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi

Editor: Salman Rasyidin
lestiaraang.blogspot.com
ilustrasi Hutan Indonesia. 

Ada banyak pola/cara kerjasama dalam pembangunan HTR.

Seperti yang tercantum di dalam Pe­raturan Menteri Kehutanan Nomor: P23/Menhut-II/2007, telah mengatur bahwa ada tiga pola pe­ngembangan HTR, yaitu: Pola Mandiri, Pola Kemitraan, dan Pola Developer. HTR Pola Mandiri a­dalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Ha­sil Hutan Kayu) - HTR.

HTR Pola Kemitraan adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Kelu­ar­ga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama de­ngan di­fa­silitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pi­hak.

HTR Pola Developer adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS dan selanjutnya di­serahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pem­ba­ngunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara meng­angsur sejak Surat Ke­pu­tusan IUPHHK-HTR diterbitkan.

ilustrasi
Update 26 Februari 2021. (https://covid19.go.id/p/berita/)

Berdasarkan Pengalaman Penulis selama menjalankan program ini penulis menemui beberapa ken­da­la yang sering dihadapi didalam menjalankannya antara lain adalah :

1.Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting program HTR bagi peningkatan ekonomi ke­masyarakatan, Seyogyanya, pengembangan HTR ini merupakan program yang harus didukung o­leh semua pihak.

Baik pihak Departemen Kehutanan, Pengusaha, Rakyat, LSM, dan pihak Universitas.

Ti­dak ada pihak yang dirugikan dengan program ini, bahkan semua pihak mendapat man­faat.

2.Penguatan kelembagaan, semakin masyarakat menyadari arti penting program HTR ini peng­uatan kelembagaan sangat mutlak diperlukan.

Dari beberapa perusahaan dimana saya pernah singgahi sebagai spesialisasi Pembentukan Hutan Rak­­yat, saya lebih tertarik mengulas di perusahan PT. Bumi Persada Permai yang berlokasi di Ka­­bupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan, dimana didalam pelaksanaannya PT BPP  me­milih Pola Hutan Rakyat berupa “Pola Swadaya” dan Pola “Hutan Rakyat Pola kemi­tra­an (HRPK)”, Pola Swadaya adalah Pola yang mana perusahaan memberikan bibit untuk ditanam di pe­karangan masyarakat oleh pemilik lahan sendiri dan perusahaan akan membeli hasil panen .

Sedangkan yang dimaksud dengan Hutan Rakyat Pola Kemitraan ini adalah Pola yang dibangun a­tas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang mana masyarakat sebagai pemilik lahan dan pe­ru­sa­haan sebagai pengelola lahan untuk ditanami komoditi kehutanan sesuai core bisnis pe­ru­sahaan de­ngan sistim bagi hasil.  

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

Hutan Rakyat/Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah di­be­ba­ni hak atas tanah diluar kawasan hutan Negara atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL),diatur da­lam Peraturan  Perundangan yaitu UU.5/1960 dan P.30/2012 dan dibuktikan de­ng­an alas title be­rupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, a­tau Dokumen pengua­sa­an/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di dalam pelaksanaannya PT BPP memiliki visi dan misi yang menurut hemat penulis sangat tepat sa­saran yaitu Misi yang diemban oleh PT BPP adalah Mengembangkan Hutan Rakyat se­suai de­ngan Kebijakan Pemerintah dan selaras dengan Kepentingan Perusahaan Jangka Pan­jang dalam pem­bangunan komoditi kehutanan yang berbasis masyarakat pada area area non pro­­duktif yang pa­da gilirannya menguntungkan para pihak, sedangkan visinya adalah sebagai ber­ikut :

1.Membangun Hutan Bersama Masyarakat dan memberikan Hasil Panen kepada Masyarakat de­ng­an pola bagi hasil yang saling menguntungkan

2.Pemanfaatan lahan non produktif yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat yang sesuai de­ng­an ke­bijakan Forest Conservation Policy sehingga lahan bisa menjadi produktif

3.Menjamin kelangsungan pememilikan lahan dalam jangka panjang agar lahan masyarakat asli ti­dak terdegradasi

4.Sebagai buffer zone area konsesi sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan de­­ngan masyarakat sekitar

5.Sebagai basis ekonomi tambahan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar konsesi  peru­sa­ha­­an

Banyak tahapan yang dilakukan sebelum terbentuknya Hutan Tanaman Rakyat mungkin langkah a­wal yang dilakukan adalah:

1.Proses Sosialisasi dan survey hal ini dilakukan oleh Tim Hutan Rakyat PT.BPP dimulai dari so­sialisasi ke Tokoh masyarakat, Pemilik Lahan Pemerintahan Setempat (Kades dan Camat) se­r­ta Di­nas Kehutanan, kemudian diakhiri dengan  survey jika ada pengajuan dari pemilik la­han atau­pun tokoh masyarakat ataupun pencadangan area dari pemerintah

2.Penilaian Kelayakaan Pembentukan Hutan Rakyat Pola Kemitraan maupun Pola swadaya

3.MoU dengan Masyarakat atau Pemerintah sesuai dengan pemilik syah area didalam Mou ter­se­but akan dibahas dengan detil system bagi hasil dan hal hal lain yang berkaitan dengan pe­raturan per­undang undangan yang berlaku

Penulis yakin  bahwa dengan pengembangan program kerjasama yang adil dan transparansi ma­ka akan dapat menguntungkan berbagai pihak berprinsip “DENGAN NIAT YANG IKHLAS, BER­SA­MA PASTI BISA” mudah mudahan kedepan Kelestarian hutan dan peningkatan per­e­konomian masyarakat dapat kita jaga bersama.*

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved