Breaking News:

Pengadilan Negeri Palembang Izinkan Johan Anuar Hadiri Pelantikan Wakil Bupati OKU, Dengan Syarat

Pria yang kini mendekam di ruang tahanan korupsi di Rutan Pakjo Palembang itu dikabarkan akan hadir pada proses pelantikan tersebut.

Penulis: Chairul Nisyah | Editor: Refly Permana
SRIPOKU.COM/Chairul Nisyah
Johan Anuar saat Digiring petugas KPK ke Rutan Klas 1 Palembang, sekira Pukul 11.00 wib, Selasa (15/12/2020). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Terdakwa kasus dugaan korupsi mark up lahan kuburan, Johan Anuar, akan dilantik menjadi Wakil Bupati OKU pada Jumat (26/2/2021) di Griya Agung Palembang.

Pria yang kini mendekam di ruang tahanan korupsi di Rutan Pakjo Palembang itu dikabarkan akan hadir pada proses pelantikan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Abu Hanifah SH MH saat dikonfirmasi sripoku.com, Rabu (24/2/2021).

Kabar Terkini Pria yang Kesetrum di Wilayah Kecamatan Sako, Videonya Viral di Media Sosial

Menurut Abu, bahwa saat ini sudah ada surat dari Kemendagri tentang permintaan izin pelantikan terhadap Johan Anuar.

"Sudah ada surat dari Kemendagri tentang permintaan izin untuk pelantikan terhadap Johan Anuar, dalam hal ini PN khususnya majelis hakim memberikan izin dengan syarat dilakukan pengawalan oleh jaksa KPK," ujar Abu, Rabu (24/2/2021).

Abu menambahkan, setelah majelis hakim bermusyawarah terkait pelaksanaan pelantikan pelantikan Wakil Bupati OKU Johan Anuar itu boleh-boleh saja.

 "Sepanjang dia (Johan Anuar) belum menerima putusan hukum tetap, artinya masih bisa dan punya hak untuk dilantik dan itu sudah diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi, setelah dilantik akan langsung nonaktif karena statusnya terdakwa," jelas Abu.

EMMA Coronel, Istri Gembong Narkoba Terbesar El Chapo:Tajir Kelola Bisnis Haram Dunia

Sementara Titis Rahmawati SH LLM, kuasa hukum Johan Anuar mengatakan surat pengajuan izin keluar rutan untuk pelaksanaan pelantikan sudah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

"Surat pengajuan permohonan keluar tahanan sudah diajukan ke PN Palembang, hal itu dikarenakan adanya surat penetapan dari Kemendagri untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved