Breaking News:

Korupsi Dana Covid 19

KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Korupsi Anggaran Covid-19

 Juru bicara KPK Ipi Maryati mengungkap adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19.

ist
Gedung KPK di Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan 

SRIPOKU.COM --- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ipi Maryati mengungkap, KPK menerima laporang adanya pemotongan insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19. Pemotongan lebih dari 50 persen.

Menurut Ipi, menurut laporan yang disampaikan ke KPK itu, pemotongan insentif tenaga kesehatan dilakukan oleh manajemen rumah sakit.

Ipi Maryati mengatakan, menurut laporan itu besaran potongan insentif tenaga kesehatan mencapai 50 hingga 70 persen.

Dikatakan, hasil potongan insentif itu diberikan kepada tenaga kesehatan dan pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pasien Covid-19.

Baca juga: Tokoh Adat Diminta Ikut Mensukseskan Program Vaksinasi Covid 19

Baca juga: Presiden Sudah Ingatkan, Menteri Sosial Juliari Batubara Terjerat Korupsi Bantuan Covid-19

Ipi mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait, agar tidak memotong insentif yang menjadi hak para tenaga kesehatan. Selama ini,  tenaga kesehatan sudah sangat membantu menangani pasien Covid-19.

“KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan,” ujar Ipi dalam keterangan seperti dikutip KompasTV, Selasa (23/02/2021).

Ipi menambahkan KPK telah melakukan kajian terkait Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Hasil kajian dan analisis KPK ditemukan sejumalah permasalahan, khususnya dalam pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan dalam masa penanganan wabah pandemi virus corona di Tanah Air.

Baca juga: Ancaman Hukuman Mati Bayangi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara dari KPK

Pertama, mengenai risiko inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Kedua, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Halaman
123
Editor: Sutrisman Dinah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved