Oleh:  Amidi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan

Akhir–akhir ini masyarakat terkesima dengan adanya tindakan kita yang tidak ber­sa­ha­­bat.

Terkesima a­tas gonjang ganjing terhadap sumberdaya manusia (SDM)  berkualitas, cerdas dan kri­tis yang akan mengempelementasikan pengetahuan dan keilmuan-nya dalam be­r­bagai eks­­­presi. Baik itu melalui ajang publik, mimbar akademik, baik melalui forum for­mal mau­pun media sosial yang ada.

Mereka yang terbiasa melakukan kebebasan berkespresi alias mengkritik terka­da­ng ti­dak ki­ta sikapi dengan suatu tindakan perbaikan atas tindakan kita yang salah ter­sebut.

Selain itu tidak kita sikapi dengan suatu tindakan perubahan, kita tidak sikapi de­ngan su­a­tu tindakan pe­nye­m­purnaan.

Mereka terkadang kita perlakukan sebagai “peng­gang­gu”, bahkan lebih ja­uh lagi mereka kita posisikan  sebagai “musuh”.

Be­lum lagi ada­nya UU ITE saat ini, se­hing­ga tidak sedikit mereka yang meng­eks­presikan pemikiran kri­­tis nya tersebut terjaring dan atau terganjal oleh UU ITE ter­sebut. 

Salah satu media massa yang mengangkat persoalan ini, yakni  Kompas. Kompas me­­la­lui unit Litbang-nya, melakukan survey jajak pendapat atas “SATU TAHUN MA­SA PEMERINTAHAN YANG SEDANG BERKUASA SAAT INI”.

Hasilnya me­nunjukkan bahwa dalam satu tahun masa pemerintahan tersebut  masih menyi­sah­­kan ba­nyak catatan.