Breaking News:

HOAX Kabar Jakarta Lockdown 12 Sampai 15 Februari, Kadiv Humas Polri Berikan Keterangan Resmi

Adapun pesan berantai tersebut, jelas Argo berisikan informasi bahwa lockdown atau penutupan total Ibu Kota telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo

Editor: RM. Resha A.U
SRIPOKU.COM/IST
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono didampingi jajaran saat memberikan keterangan resmi. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan pesan berantai alias boadcast message yang berisikan informasi, jika DKI Jakarta akan lockdown total pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2021, adalah hoax alias palsu. 

"Bahwa broadcast ini adalah tidak benar, broadcast ini adalah salah, dengan adanya broadcast yang tidak benar itu akan berdampak negatif bagi siapa saja," kata Argo saat memberikan keterangan pers bersama Kemenkes di Jakarta, Jumat (5/2).

Adapun pesan berantai tersebut, jelas Argo berisikan informasi bahwa lockdown atau penutupan total Ibu Kota telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden PS Palembang Panggil SSB yang Anak Didiknya Lolos Seleksi, Ratu Dewa: Satukan Persepsi

Proyek Pengaspalan Asal-asalan

Pesan juga mengimbau agar masyarakat menyediakan bahan makanan, selama lockdown diberlakukan.

Menurut Argo, pesan itu juga berisi informasi bila kepolisian akan menangkap langsung dan melakukan swab, kepada yang diketahui berada di luar rumah.

"Memang kontennya biasa saja, tapi isinya bisa bersifat menghasut membuat fitnah, dan kemudian hoax itu akan menyasar emosi masyarakat dan kemudian menimbulkan opini negatif yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat dan diintegrasi bangsa," tandas Argo. 

Hilang Usai Isu Amanda Manopo Janda, Kondisi Billy Syahputra Terkuak, Hubungan Amanda Manopo Dikulik

Pertemuan Joko Widodo-PM Malaysia Bahas Kudeta Myanmar Sambil Makan Rendang

Terkait hoax ini, Argo memaparkan, Polri telah menangani total 352 kasus penyebaran berita hoax.

Dalam kasus pesan berantai itu, ia mengingatkan potensi ancaman dan hukuman yang diterima kepada pelaku.

Menurut dia, pelaku bisa diancam kurungan hingga 10 tahun lewat sejumlah pasal dan undang-undang. Beberapa di antaranya seperti pasal 28 ayat 1 UU 11/2008, tentang ITE. Ada pula KUHP pasal 14 ayat 1, 2, dan tiga.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved