Breaking News:

Perusahaan Tidak Serius Laksanakan Restorasi Gambut, Pemerintah Harus Pantau dan Evaluasi

Restorasi tidak dilakukan secara serius, ada perusahaan yang tidak membuat sekat kanal, ada yang membuat namun jumlahnya tidak sesuai ketentuan

ho/sripoku.com
Ekspose Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, Kamis (4/2/2021) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wahana Lingkugan Hidup (Walhi) Sumsel menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), tidak begitu serius melakukan restorasi gambut, sehingga upaya mengatasi ancaman kebakaran hutan makin tidak efektif.

Manager Kampanye Walhi Sumsel, Puspita Indah Sari, dalam ekspose hasil pemantauan tim lapangan gambut, Kamis (4/2/2021) menyebutkan restorasi atau kegiatan pemulihan gambut di lahan konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit terutama di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih rendah.

“Berdasarkan pantauan tim di lapangan, restorasi gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih rendah sehingga memerlukan perhatian pemerintah yang dapat mendorong perusahaan perkebunan tersebut melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan,” kata Puspita.

Menurut Puspita di dalam Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) ditargetkan dua juta hektare lahan gambut direstorasi hingga 2020.

Sementara kegiatan restorasi gambut di Sumsel ditargetkan seluas 615.907 ha dari 1,4 juta ha luas lahan gambut di provinsi setempat.

Kemudian, Merujuk pada PP No.57/2016 Tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, penanggung jawab usaha dan usaha kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha, wajib melakukan pemulihan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Bertolak dari ketentuan itu kata Puspita, Walhi Sumsel melakukan pemantauan di lahan gambut yang dikelola sejumlah perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tim melakukan pemantauan di lahan gambut PT Waringin Agro Jaya, PT Gading Cempaka Graha, PT Kelantan sakti, PT Rambang Agro Jaya, PT Sampoerna Agro Tbk, dan PT Tempirai Palm Resource.

Perusahaan tersebut berada di kawasan hidrologi gambut yang sama yakni Sungai Burnai dan Sungai Sibumbung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kesimpulan dari hasil pantauan di kawasan gambut yang dikelola sejumlah perusahaan tersebut, restorasi tidak dilakukan secara serius, ada perusahaan yang tidak membuat sekat kanal, ada yang membuat namun jumlahnya tidak sesuai ketentuan, bahkan ada lahan gambut yang terbakar berulang pada setiap musim kemarau.

Dengan melihat fakta lapangan itu, maka harus ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perizinan perusahaan yang tidak melakukan restorasi dengan baik dan lahannya terbakar berulang.

Walhi Sumsel juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi izin terhadap 6 perusahaan yang sudah melakukan pelanggaran.

"Upaya restorasi di 6 perusahaan ini masih lemah. Kami melakukan riset ini bukan hanya isu kebakaran dan lahan, tapi rekomendasi untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang dilakukan selama ini, bahkan beberapa konflik perubahan bentang alam juga dilaporkan akibat hal ini," ujarnya dalam rilis yang diterima, Jumat (5/2/2021).

Disamping itu juga harus ada keterbukaan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi gambut (BRG) terkait capaian restorasi gambut dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan restorasi sesuai ketentuan.

Menurut Puspita, jika kegiatan restorasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, Provinsi Sumsel selalu dihadapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada setiap musim kemarau dan bencana hidrometeorologi pada musim hujan.

Penulis: maya citra rosa
Editor: Azwir Ahmad
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved