Joe Biden Ultimatum Milter Myanmar : Kembalikan Kekuasaan pada Pemerintahan Sipil atau Kami Hukum

"Komunitas internasional harus berbicara bersama, untuk memaksa tentara Myanmar menyerahkan kendali atas negara itu, dan untuk membebaskan pejabat yang mereka pegang," kata Biden.

"AS mencabut beberapa sanksi terhadap Myanmar setelah kemajuan demokrasi yang mereka buat," katanya.

"Tindakan membalikkan proses demokrasi di Myanmar harus segera dipertimbangkan," imbuhnya.

"Amerika akan bekerja dengan sekutu di seluruh dunia untuk mendukung, memulihkan supremasi hukum di

• Takut Perlawanan Rakyat, Junta Milier Myanmar Blokir Facebook, Aung San Suu Kyi Tahanan Rumah    

Myanmar dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang terlibat," tambah Biden.

Menurut para ahli, pemerintahan Biden dapat memberlakukan serangkaian sanksi baru terhadap Myanmar setelah kudeta, seperti pemotongan bantuan dan menghukum para jenderal senior.

Sebelumnya, mantan Presiden Trump, AS menghukum empat pejabat tinggi di militer Myanmar, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing.

Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters.

Bahwa pemerintahan Biden telah mengadakan diskusi internal, yang bertujuan untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap situasi saat ini di Myanmar.

Namun, menurut beberapa ahli, Biden tidak punya banyak pilihan untuk menghukum Myanmar.

"AS tidak bisa lagi mempertahankan keunggulannya di Kawasan Asia seperti sebelumnya untuk menekan pejabat militer Myanmar," kata Derek Mitchell, duta besar AS pertama untuk Myanmar.

"Lebih banyak sanksi tidak akan menyelesaikan situasi di Myanmar," kata Daniel Russel mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS di bawah Presiden Obama.

"Amerika perlu memiliki kebijakan luar negeri yang fleksibel dan cerdik untuk meredakan krisis dan menemukan cara untuk mengembalikan pemerintahan terpilih di Myanmar,"  tambahnya.

Menurut Human Rights Watch (HRW), Biden harus menghukumnya dengan membekukan aset perusahaan besar Myanmar yang dijalankan oleh militer.

Kelompok-kelompok ini beroperasi di banyak bidang seperti perbankan, batu permata, telekomunikasi, dan garmen.