Breaking News:

Virus Corona

"SEBELUM Terlambat, Pulau Jawa Urgent," Epidemiolog Australia: BErlakukan Lockdown

epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kesibukan petugas pemakaman mengurus pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bambu Apus, Jakarta, Sabtu (30/1/2021). Untuk menekan angka kematian akibat Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan masukan kepada pemerintah yaitu seperti menjalankan strategi seperti memperbanyak 3T testing, tracing, dan treatment serta menyediakan fasilitas bagi yang sakit mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Artinya intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi,” kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021). "Kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih," ucapnya.

Padahal, menurut Dicky, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia. Oleh sebab itu, dengan terus menyebarnya penularan, menurut Dicky, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat. Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.

Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun. Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment). "Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky. "Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11 hingga 25 Januari 2021 belum efektif dalam menekan laju penularan Covid-19. "Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi, (kasus) covid-nya tetap naik," kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Akui PPKM Tak Efektif, Epidemiolog Usul Lockdown Diikuti Kebijakan Ini..", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/01/10420861/jokowi-akui-ppkm-tak-efektif-epidemiolog-usul-lockdown-diikuti-kebijakan-ini?page=all#page2.
Penulis : Irfan Kamil
Editor : Bayu Galih

Editor: Wiedarto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved