Breaking News:

Optimisme Terhadap Legitimasi Vaksinasi

Isu covid–19 saat ini memang tidak akan pernah hilang dari perhatian kalangan masyarakat, mu­­lai dari ruang lingkup nasional maupun internasional.

Editor: Salman Rasyidin
Optimisme Terhadap Legitimasi Vaksinasi
ist
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H

Merujuk kepada kasus tersebut, maka dari itu pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid–19, menyiapkan website resmi milik pemerintah, yang isinya terkait seputar informasi vi­rus covid–19.

Di dalam website tersebut bahkan  terdapat salah satu menu yang bertuliskan “ho­aks buster”.

Bagian tersebut merupakan klarifikasi atau jawaban pemerintah atas in­for­masi yang tersebar di media sosial, yang dianggap bohong atau hoaks.

Filtur khusus yang ada dalam website tersebut menandakan bahwa selain virus covid-19.  Musuh lainnya yang di­hadapi oleh masyarakat ialah informasi hoaks yang dapat memperkeruh suasana dan mem­berikan rasa takut masyarakat di situasi pandemi saat ini.

Kembali persoalan isu vaksin covid–19 ini, tidak ada satu pun negara, tak terkecuali Indonesia dalam menentukan penge­lo­laan vaksin tersebut.

Pemerintah seyogianya akan melakukan upaya sebaik mungkin, meng­ingat vaksin tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Maka dari itu, vaksin yang disediakan oleh pemerintah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri nantinya tentu akan melalui tahapan seleksi yang begitu ketat.

Hal yang harus ditekankan di dalam benak setiap bangsa Indonesia, bahwa virus covid–19 ini merupakan bencana nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Mengingat pandemi ini merupakan bencana nasional, tindakan tanggap darurat terutama dalam menyegerakan proses vaksinasi adalah tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam meminimalisir wabah virus corona tersebut.

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum

Dalam mendefinisikan hukum dari perspektif norma hukum publik, hukum yang dibuat pe­me­rintah pada dasarnya dan harusnya ditaati dan dilaksanakan oleh warga negara.

Hal ini di­ka­renakan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi ter­se­but, seyogianya dibentuk atas dasar representasi dari kehendak warga negaranya sendiri (Alvin S.Johnson, 2006: 62).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya, le­gi­timasi atas keamanan dan kemanfaatan vaksin sudah diabsahkan dengan berbagai regulasi yang dibuat pemerintah.  

Vaksin covid–19 yang ditetapkan pemerintah, tentunya sudah melalui proses yang begitu a­mat panjang.

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu ber­ori­en­tasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tak terkecuali Indonesia, sebagaimana Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mem­per­ta­hankan hidup dan kehidupannya.

Pemerintah dalam membuat kebijakan vaksinasi ini merupakan upaya dari pemerintah dalam melindungi hak konstitusional warga negara dalam mempertahankan hidup dan kehi­dup­annya.

Proses selektif dalam memilah vaksin yang dianggap cocok dan aman digunakan oleh ma­syarakat pun, harus melalui proses selektif dari lembaga–lembaga terkait (stakeholder) se­perti Badan POM dan MUI.

Artinya, vaksin yang sudah dinyatakan resmi untuk digunakan, sudah terjamin keamanan dan kemanfaatannya.

Keresahan dan keraguan yang dihinggapi masyarakat saat ini sepatutnya tidak harus terjadi.

Justru, keraguan yang berlebihan atas kebijakan vaksinasi tersebut ditakutkan akan ber­tran­sformasi menjadi asumsi baru, yaitu ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah.

Ke­ti­dak­percayaan atas produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, tentunya tidak dapat di­pandang sebelah mata.

Khusus di Indonesia, keraguan masyarakat atas kebijakan vaksinasi ini tidak terlepas dari banyak info hoaks yang bertebaran di berbagai sosial media.

Mengutip dari pen­dapat Lawrence M Friedman, terdapat 3 (tiga) komponen yang harus diperkuat dalam mem­ba­ngun sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Lawrence M Friedman, 2013: 143).

Dalam aspek budaya hukum di Indonesia, kepercayaan atas setiap tindakan hingga produk hu­kum dari pemerintah, dapat diukur dari rasionalitas implemen­ta­sinya.

Jika legitimasi atas vaksinasi hanya mementingkan aspek kepentingan bisnis semata, berarti hal tersebut me­ru­pakan involusi atas produk hukum yang dibuat tersebut.

Sebaliknya, legi­timasi atas program vaksinasi memang ditujukan untuk setiap warga negara tanpa memandang kepentingan pra­gmatis, maka hal tersebut adalah solusi untuk terlepas dari cengkraman wabah pandemi yang tidak berkesudahan sampai saat ini.

Pemerintah harus gencar mensosialisasikan legitimasi atas pengelolaan vaksinasi tersebut.

So­sialisasi ini juga mempunyai peran besar dalam membentuk orientasi masyarakat secara kom­prehensif bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga negara.

Sebagaimana pasal 1 ayat (3) menyebutkan indonesia adalah negara hukum. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dilandasi peraturan perundang–un­dangan (biasa dikenal asas legalitas), tak terkecuali program vaksinasi saat ini.

Maka dari itu, su­dah seharusnya kita harus optimis terhadap legitimasi kebijakan vaksinasi, karena hal ter­se­but merupakan ikhtiar dalam membangun budaya hukum yang lebih baik.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved