Breaking News:

MANTAN Bupati Muaraenim Ahmad Yani Hukumannya Ditambah MA, Ini Tanggapan Ahli Hukum Unsri Dr Febrian

Menurut ahli hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian, jika putusan MA itu berdasarkan fakta hukum yang ada.

Editor: Welly Hadinata
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Muara Enim Ahmad Yani menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Dalam OTT tersebut KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembanguanan Jalan dan PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan Pemilik PT Enra Sari (ES) Robi Okta Fahlefi serta barang bukti uang 35 ribu USD terkait kasus dugaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. TRIB 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, dari 5 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara, setelah terbukti menerima suap Rp 2,1 miliar dari 16 proyek perbaikan jalan, dinilai untuk rasa keadilan.

Menurut ahli hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian, jika putusan MA itu berdasarkan fakta hukum yang ada.

"Putusan MA yang memperberat hukuman bagi mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, menunjukkan jika di MA melihat fakta hukum bukan empiris. Barangkali hukuman maksimal dalam aturan korupsi itu, memungkinkan dan rasa keadilan hakim MA, dianggap bahwasanya perlu penambahan sehingga keluar putusan 7 tahun itu," kata Febrian, Jumat (29/1/2021).

Dijelaskan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, dimana logika yang dibangun Kejaksaan yang kemudian banding ke MA, menunjukkan ada rasa keadilan yang belum selesai.

"Artinya, ada pencarian keadikan lebih jauh dengan cara kasasi, dan ternyata hakim berpendapat lain, dengan putusan itu dengan mempertambah hukuman 2 tahun dan itulah terjadi, dan upaya hukum lain rasanya sudah tertutup.

Logikanya adalah mantan Bupati Muara Enim harus menerima putusan hukum itu yang berkekuatan tetap," jelasnya.

DR Febrian SH MS
DR Febrian SH MS (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Baca juga: Respon Hanura Pasca Santer Kabar Istri Mantan Bupati Muarenim Ahmad Yani Jadi Calon Wagub Muaraenim

Baca juga: Bareskrim Kirim Panggilan, Ahmad Yani Kirim Belasan Pengacara:Perbaiki Dulu Suratnya Pak Polisi

Baca juga: Plt Bupati Muaraenim Juarsah & Bupati Non Aktif Ahmad Yani Jadi Saksi, JPU: Saksi Bisa Jadi Terdakwa

Ditambahkan Febrian, memang masih ada upaya hukum bagi Ahmas Yani untuk peninjauan kembali (PK) atas putusan MA tersebut, namun hal itu dirasa tidak akan berpengaruh jika berkaca dari kasus yang dihadapi.

"Kalau upaya hukum lagi berupa PK, artinya ada bukti kuat yang berbeda dari proses yang kemarin. Tapi kalau melihat kasus yang dialami Ahmad Yani, rasanya sulit ada bukti yang lain khususnya meringankann karena kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan)," tukasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani dari 5 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara.

MA menyatakan Yani terbukti menerima suap Rp 2,1 miliar dari 16 proyek perbaikan jalan.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved