Breaking News:

Bebas Rabies

Kota Palembang, Bebas Rabies Lebih Cepat

Kota Palembang layak bebas rabies bila melihat dari sosiokultural masuyarakatnya ditambah de­ngan visi Walikota “Palembang Emas Darussalam 2023”

ist
Dr. drh. Jafrizal, MM 

Dinas Pertanian;

Bintara Pembina Desa;

dan Bha­ya­ngkara Pembina dan Ketertiban Masyarakat.

Petugas ini menertibkan  HPR yang ber­ke­liaran di luar pekarangan pemilik atau di tempat umum.

Menurut Perwali Nomor 38 Tahun 2020 bah­wa setiap hewan yang berkeliaran di luar pekarangan atau tempat umum merupakan he­wan liar.

HPR liar yang ditangkap dan ditampung di Pusat Kesehatan Hewan.

HPR tersebut dapat di­kem­balikan pada pemiliknya atau pemeliharanya paling lama 3 (tiga) hari, dan selama pera­wat­an, pemilik wajib membayar biaya perawatan kecuali bagi masyarakat yang tidak mampu.

HPR yang ditangkap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari tidak ada yang meng­am­bilnya, akan diserahkan kepada pengayom satwa/orang yang bersedia mengadopsi.

HPR yang diserahkan kepada pengayom satwa/pengadopsi tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi.

Pengendalian untuk HPR liar yang tidak sehat dan membahayakan kesehatan, kesela­mat­an/jiwa manusia maupun hewan/ternak lainnya, dapat dikendalikan dengan terlebih dahulu membuat berita acara dengan melampirkan keterangan hasil pemeriksaan/rekomendasi Dokter Hewan Berwenang atau petugas yang ditunjuk.

Pengawasan Lalu Lintas HPR

Pengawasan lalu lintas HPR menjadi penting karena karena dapat menjadi sumber penyakit ter­utama masuknya hewan dari daerah wabah rabies.

Sehubungan dengan itu maka setiap orang yang membawa masuk HPR ke Kota Palembang wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies dari daerah asal serta wa­jib mendapatkan ijin masuk  dari Walikota.

Izin masuk dikeluarkan oleh Walikota Pa­lembang melalui rekomendasi dinas dalam hal ini adalah Pejabat Otoritas Veteriner Kota Palembang. 

Pelaporan dan Penanganan Kasus  Gigitan HPR

Koordinasi dan kolaborasi atar pihak menjadi hal yang selalu didengungkan terkait masalah pe­nyakit menular rabies ini karena ada dua dinas yang bertanggung jawab terhadap dua subjek yang terlibat didalamnya adalah manusia dan hewan penular rabies.

Dua subjek ini ditangani o­leh dua instansi yang berbeda sehingga perlu adanya kolaborasi atau sering disebut dengan one health.

Konsep one health ini juga melibatkan instansi lain seperti lingkungan hidup dan lainnya sehingga semuanya berkewajiban memberikan informasi terkait rabies.

Setiap orang atau instansi baik pemilik HPR, Fasilitas Pelayanan Kesehatan,  Dinas Kese­hat­an, Kelurahan,  Kecamatan  yang mendapatkan laporan,  wajib melaporkan kasus gigitan ter­ha­dap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya ka­sus gigitan HPR.

HPR yang telah menggigit wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas ter­kait  oleh pemilik untuk diobservasi.

Masa observasi HPR dilakukan dalam jangka waktu pa­ling lama 14 (empat belas) hari sejak kasus gigitan.

HPR selama masa observasi ternyata tidak me­nunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik setelah dilakukan vaksinasi rabies.

Apabila berdasarkan hasil observasi HPR menunjukkan gejala terserang rabies, ma­ka harus dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.

Ilusrasi Pelayanan USB dilakukan oleh dokter Hewan RS Hewan Sumsel secara Gratis yang berlaku hari ini. Sedangkan untuk Vaksin Rabies Gratis selama seminggu, Kamis (14/3/2019).
Ilusrasi Pelayanan USB dilakukan oleh dokter Hewan RS Hewan Sumsel secara Gratis yang berlaku hari ini. Sedangkan untuk Vaksin Rabies Gratis selama seminggu, Kamis (14/3/2019). (SRIPOKU.COM/HARIS WIDODO)

Manusia yang tergigit HPR segera me­la­kukan tindakan mencuci luka gigitan dengan air mengalir dan membersihkan dengan sabun se­lama 15 menit dan segera membawa dan melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan ter­dekat untuk mendapat tindakan lebih lanjut.

Penutupan dan Pembukaan Kota

Bila terjadi wabah positif rabies di dalam Kota atau kabupaten/kota sekitar maka Walikota dapat  menutup  dan atau membuka Kota setelah mendapat rekomendasi Pejabat Otoritas Ve­te­riner Kota.

Tindakan ini dilakukan agar tidak terjadi sebaran penyakit lebih luas baik masuk a­tau keluar dar suatu wilayah.

Larangan Menjual dan Mengkonsumsi Daging HPR

Untuk menghindari penularan rabies maka setiap orang dilarang mengkonsumsi,  menjual da­ging HPR untuk di konsumsi masyarakat kecuali untuk keperluan tertentu.

HPR bukan ter­ma­suk ke dalam ternak penghasil pangan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang No 18 Tahun 2018 junto Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kota akan  melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penang­gu­langan Rabies.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi dalam pembinaan yang diiringi dengan pengawasan tentu saja ada yang telah menjalankan dengan baik ada yang tidak.

Pemerintah tidak hanya  memberikan punishment bagi yang melanggar akan tetapi juga memberikan reward bagi yang menjalankan a­turan.

Semoga semua akan berjalan dengan baik, pemilik akan melakanakan kewijibannya dan pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga Palembang men­jadi satu-satunya Kota Bebas Rabies di Sumatera.

Editor: Salman Rasyidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved