Breaking News:

200 Guru SD Pensiun Sampai 2023, PGRI Lubuklinggau Minta Pengalihan CPNS Menjadi PPPK Ditinjau Ulang

Karena banyak guru yang pindah dan kembali ke kota setelah mengabdi lima tahun, seharusnya bukan meniadakan melainkan membuat aturan yang sangat ketat

200 Guru SD Pensiun Sampai 2023, PGRI Lubuklinggau Minta Pengalihan CPNS Menjadi PPPK Ditinjau Ulang
tribun sumsel
PGRI : Ketua PGRI Lubuklinggau Erwin Susanto (SRIPOKU.COM/EKO)

SRIPOKU. COM, LUBUKLINGGAU - Ratusan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Lubuklinggau Sumsel bakal memasuki masa pensiun terhitung mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 mendatang.

Berdasarkan catatan Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI) Kota Lubuklinggau, jumlah guru yang akan pensiun di kota ini sampai rentang dua tahun ke depan mencapai 200 guru.

Ketua PGRI Kota Lubuklinggau, Erwin Susanto mengungkapkan 200 orang guru SD yang akan memasuki masa pensiun tersebut merupakan guru -guru yang diangkat zaman presiden Soeharto dahulu.

"Dahulu ada namanya guru Inpres pengangkatannya di zaman Soeharto, tahun ini hingga 2023 mendatang guru -guru ini rata-rata memasuki usia pensiun," ungkapnya pada wartawan, Senin (4/1/2021).

Ia mengatakan, di tengah kekurangan guru saat ini justru pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan lowongan CPNS mulai 2021 akan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kebijakan tersebut sangat  bertolak belakang dengan realitas di lapangan khususnya Kota Lubuklinggau, karena saat ini saja sekolah-sekolah di Lubuklinggau khususnya SD banyak kekurangan guru," katanya.

Menurutnya, bila alasan pemerintah pusat hanya untuk pemerataan karena distribusi guru tidak merata.

Karena banyak guru yang pindah dan kembali ke kota setelah mengabdi lima tahun, seharusnya bukan meniadakan melainkan membuat aturan yang sangat ketat.

"Contohnya pemerintah membuat aturan tegas, apabila pindah akan dikenakan sanksi, dan itu menurut saya lebih bijak, jangan tidak melakukan perekrutan sama sekali, karena kita sekarang masih butuh guru," ungkapnya.

Selain itu, imbas lainnya, apabila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan akan berdampak terhadap minat mahasiswa untuk kuliah di bidang pendidikan dan mereka ke depan cendrung memilih jurusan yang sudah pasti bisa membuat mereka bekerja.

"Jadi lebih bisa dikatakan mereka yang tengah menempuh studi pendidikan saat ini akan lesu, karena untuk saat ini harapan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keguruan rata-rata hanya ingin menjadi PNS, karena profesi ini paling dianggap paling 'wah' saat ini," ujarnya.

Selanjutnya, imbas lainnya adalah peminat kuliah keguruan kedepannya pasti akan langsung turun, contohnya universitas PGRI di Lubuklinggau mempunyai daya tampung setiap tahun mencapai 500 mahasiswa.

"Akibat kebijakan tersebut bisa jadi langsung turun drastis, bahkan terancam tutup apabila tidak ada mahasiswa yang berminat lagi menjadi guru ke depannya, padahal banyak anak-anak muda yang ingin jadi guru karena memang pintarnya," ungkapnya. .

Editor: aminuddin
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved