Ikhlas Dalam Kehidupan Bersama Covid-19

Newnormal adalah topik yang sedang hangat dibahas banyak pihak pada masa pan­demi ini.

Merupakan upaya penyesuaian perilaku, aktivitas new normal meliputi ak­ti­vitas subnormal, normal, dan supernormal dalam suatu tata nilai baru.

Seluruh ma­sya­rakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan berbagai ke­ten­tuan terkait protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan yang dapat membuat me­njadi sakit. 

Minimal ada ketentuan 5 M yang harus dipatuhi dan dilaksanakan ma­­syarakat dalam tatanan normal baru menghadapi Pandemi Covid-19 yaitu;

Men­cu­ci tangan,

Memakai Masker,

Menjaga jarak,

Menghindari kerumunan,

serta men­jaga kesehatan diri melalui asupan pangan yang bergizi,

cukup olah raga,

cu­kup istirahat,

dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan imunitas diri.

Kondisi new normal ini mirip dengan menyikapi penyakit akibat virus lain saat kali pertama muncul sebagai wabah menakutkan yang menyebabkan kesakitan maupun kematian.

Contoh penyakit tersebut adalah influenza, HIV, hepatitis, dan lain-lain. Hi­dup berdampingan dengan penyakit tersebut memerlukan kewaspadaan terus-me­nerus sehingga angka kejadian penyakit dan kematian dapat dikendalikan.

Masya­ra­kat bisa beraktivitas seperti biasa tanpa rasa takut, sementara tetap diupayakan tidak ada ledakan jumlah kasus yang luar biasa dan tidak terkendali.

Kebijakan itu tentu sudah dipertimbangkan dengan matang untuk kemaslahatan ma­sya­rakat luas.

Perlu kiranya berbagai antisipasi harus disiapkan terkait kebijakan ini.

Tak hanya berbagai ketentuan terkait masyarakat, tapi juga kemampuan tenaga ke­sehatan dan kesiapan rumah sakit dalam penanganan Covid-19.

Nadjib, Abdul dalam Sriwijaya Post (5/10-2020) menyatakan New Normal adalah New Mindset, New Habits, dan New Man.

Dengan kata lain dalam New Normal di­butuhkan pola pikir baru, kebiasaan dan perilaku baru, serta manusia baru yang siap ber­adaptasi sekaligus menjadi manusia yang lebih baik dalam menyikapi dan meng­ha­dapi pandemi Covid-19.

Lemahnya Sense of Crisis Pemerintah Daerah

Sebagaimana kita maklumi, wabah pandemi global virus korona atau pandemi Co­vid-19 telah melanda Indonesia. 

Dampaknya sungguh sangat membuat pilu danpri­­­hatin, karena telah banyak yang terinfeksi dan kehilangkan nyawa karena Covid-19 ini. 

Bukan saja telah menjangkiti jutaan orang tapi juga telah menelan kor­ban ke­­matian penderita yang besar, meski ada pula yang dinyatakan sem­buh. 

Ditam­bah la­gi pandemi Covid-19 juga berdampak pada, hilangnya bisnis, hilangnya peker­ja­an, resesi ekonomi.

Bahkan sampai menimbulkan kepanikan, ketakutan, keti­dak­nya­manan dan rasa tidak aman warga negara.

Sejatinya, pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sudah sangat me­nge­tahui, bagaimana ancaman pandemi Covid-19 tersebut, bahkanpunya waktu ya­ng cukup dan pastinya sudah punya langkah antisipatif dalam menghadapinya. 

Na­mun yang sangat disayangkan itu adalah, kepekaan atauSense of Crisisbeberapa be­berapa pemerintah daerah yang lemah dan terkesan meremehkan masifnya pan­de­mi Covid-19. 

Seperti contoh, Pimpinan Daerah dan jajaran pejabat Perangkat Dae­rah melakukan kunjungan ramai-ramai ke suatu daerah yang dinyatakan area merah Co­vid-19 dengan tujuan yang tidak urgent.

Ada juga yang melakukan kegiatan Out­bond secara beramai-ramai di daerah rawan Covid-19, apakah kegiatan ini prioritas da­lam krisis pandemi Covid-19 ?.

Ada juga pimpinan daerah yang tidak mem­be­ri­kan perhatian penuh terhadap pendemi covid-19 ini, dan memilih kegiatan lain yang yang tidak urgent dan tidak mendesak.

Sense of crisis di sini dapat diartikan sebagai kepekaan, kewaspadaan, dan ke­si­ap­siagaan yang telah direncanakan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis yang di­la­kukan secara tangkas, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele pada sebuah keputusan yang dilandaskan prinsip kemanusiaan dan saling menghargai.

Dalam hal ini, pim­pin­an dan rakyat berjalan beriringan.

Lemahnya sense of crisis pejabat daerah ini bukan saja dapat merugikan masyarakat tapi juga akan merugikan pemerintah daerah itu sendiri.

Bahkan dalam kondisi kri­sis Covid-19 yang terus meningkat dan mengakibatkan banyaknya korban berja­tuh­an.

Lemahnya sense of crisis ini dapat dikategorikan pelanggaran hukum bila ter­nya­ta mengangkangi kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), misalnya da­lam hal berkerumun atau sengaja mendatangi/berkegiatan di wilayah yang dinya­ta­kan merah, dll.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari lemahnya sense of crisis pejabat da­erah dalam kondisi krisis covid -19 antara lain :

1). Berpotensi melanggar hukum ka­rena tidak mematuhi kebijakan PSBB sesuai ketentuan.

2) Meningkatnya kasus positif Covid-19 yang dapat berdampak ganda di masyarakat.

3). Terhambatnya pe­layanan publik karena sebagian besar pejabatnya yang pulang dari kunjungan harus diisolasi.

4). Tidak adanya ketauladanan dari pejabat daerah bagi masyarakat luas da­lam pencegahan penularan Covid-19.

5). Merugikan keuangan daerah untuk ke­gi­at­an yang tidak tepat dalam kondisi krisis pandemi Covid-19 yang memerlukan anggaran ekstra untuk menangani masalah kesehatan maupun bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19.

6). Menurunnya keper­ca­ya­an masyarakat kepada pemerintah daerah yang dapat berdampak pada melemahnya le­gitimasi pemerintah itu sendiri.

Lemahnya sense of crisis pejabat daerah ini sangat menghambat upaya pencegahan penularan Covid-19 di daerah.

Disinyalir hal inilah yang menyebabkan beberapa da­­erah mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 akhir-akhir ini.

Selain itu le­mah­­nya sense of crisis ini dapat pula memperlambat usaha merubah mindset dan habits masyarakat untuk siap dan ikhlas hidup bersama Covid-19 di era mendatang.

Kehadiran Vaksin Covid-19

Ditengah kegamangan masyarakat untuk dapat ikhlas hidup bersama Covid-19, tim­bul harapan baru dengan kehadiran vaksin Covid-19.

Namun harapan baru itu hen­daknya tidak membuat kita lengah dalam protokol kesehatan.

Berbagai jenis vaksin Co­­vid-19 telah berhasil dikembangkan hingga tahap akhir serta menunggu izin un­tuk digunakan.

Termasuk uji klinis fase ketiga vaksin Sinovac di Indonesia belum tun­tas.

Satuan Tugas PenangananCovid-19menegaskan sebanyak 1,2 juta dosisVaksin Si­no­vacyang sudah tiba di tanah air pada 2 minggu lalu (6/12) merupakan bentuk ko­mit­men pemerintah menangani Covid-19. 

Selain vaksin Sinovac yang baru masuk, ma­sih ada berbagai kandidat vaksin lainnya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 9860 Tahun 2020.

Diantaranya AstraZeneca, BioFarma, Moderna, Pfizer, dan Si­nopharm.

Dengan vaksinasi diharapkan penyebaran virus penyebab Covid-19 dapat dikurangi bah­kan dihentikan sehingga akan terbentuk kekebalan kelompok atau sering disebut herd immunity.

Kekebalan kelompok itu akan terbentuk ketika lebih dari 70 % po­pu­lasi telah divaksin.

Kehadiran vaksin Covid-19 ini memberikan harapan baru dalam mengatasi pandemi Covid-19, sekaligus untuk dapat memulihkan perekonomian di Indonesia.

Terlepas ke­­hadiran vaksin yang akan diterimakan secara gratis bagi masyarakat, kita, setiap war­ga masyarakat masih tetap harus siap dan ikhlas untuk dapat hidup bersama Co­vid-19 dalam waktu yang cukup panjang kedepan,- ans.