Skema Baru Penyaluran Bantuan Sosial yang Akan Dijalankan Tri Rismaharani
Untuk memperkecil celah korupsi, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengubah sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos).
lihat foto
SRIPOKU.COM -- Untuk memperkecil celah korupsi, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengubah sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Menurut Risma, bansos ke depan akan dikirim langsung ke alamat penerima, sehingga warga tak perlu lagi mengambilnya ke kantor pos.
"Karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Dari kantor pos itu langsung diantar," kata Risma, dikutip dari Kompas TV, Jumat (25/12/2020).
Ditransfer
Selain itu, mantan wali kota Surabaya, Jawa Timur juga mengatakan, bansos tahun depan diupayakan tidak dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk bantuan sembako.
Hal itu dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan serta menghindari adanya kerumunan yang meningkatkan risiko penularan virus corona.
Artinya, bantuan tersebut nanti akan langsung ditransfer ke rekening penerima atau diantar langsung via kantor pos.
Risma juga akan menjamin keamanan proses penyaluran bantuan melalui kantor pos itu.
"Soal kemanan, itu kan nanti ada kontraknya. Kalau ada apa-apa ya dia harus ganti. Itu akan saya pikirkan minggu depan," ujar dia.
Baca juga: Narapidana di Spanyol Potong Kemaluan Sendiri, Kecewa Tak Dijenguk di Malam Natal
Baca juga: Video Aura Kasih Gugat Cerai Eryck Amaral, Suami Pelantun Mari Bercinta Ungkap Sudah Punya Dua Anak
Baca juga: Epidemilogi: Awal 2021 Waspada Ledakan Kasus Covid-19, Sinyal Serius Semua Indikator Meningkat
Data penerima bansos
Terkait data penerima bansos, Risma juga mengaku akan segera melakukan pencocokan ke pemerintah daerah.
Hanya saja, dia menyebut pencocokan data itu sementara dilakukan melalui software karena keterbatasan waktu.
Namun, ke depan pihaknya berjanji proses input data penerima bansos ini akan dilakukan secara transparan.
"Datanya belum. Untuk Januari mungkin baru godok irisan-irisan tadi. Karena kita hanya melakukannya melalui software untuk Januari, karena tidak ada waktu. Jadi Senin (28/12) saya rapatkan, Selasa (29/12) pagi sudah bisa dikirim ke daerah," jelas dia.
"Untuk Februari lebih longgar lagi untuk perbaikan data. Jadi mungkin kita lakukan lebih transparan. Tiga hari kita kembalikan ke daerah kemudian diuplaod, semua warga bisa melihat, sehingga ada inputan masing-masing ke kami," sambungnya.
