Breaking News:

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upagi Bagi Karyawan Swasta, Segera Cek Rekening Anda

Penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) pada termin kedua sedang diproses pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan

Editor: adi kurniawan
Ist/handout
Ilustrasi bantuan pemerintah 

SRIPOKU.COM -- Penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) pada termin kedua sedang diproses pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya berupaya untuk menyelesaikan penyaluran bantuan subsidi gaji kepada 12,4 juta pekerja atau buruh yang terdampak penghasilannya akibat pandemi Virus Corona (Covid-19).

"Kita terus mempercepat penyaluran (bantuan subsidi gaji atau upah) sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja atau buruh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12/2020).

Berdasarkan data per 8 Desember 2020, bantuan subsidi gaji atau upah pada termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja/buruh.

Secara rinci, tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima, tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.982 penerima, dan tahap V mencapai 548.211 penerima.

Baca juga: UMKM Terbukti Tangguh Hadapi Krisis di Tengah Pandemi Covid-19

Baca juga: Rotary Club Palembang dan FKPI Sumsel Launching Program Ayo Cegah Stunting

Baca juga: Kadiknas Provinsi Sumsel Riza Pahlevi Sambut Baik Kehadiran Perkumpulan Pecinta Aksara Ulu Sumsel  

"Sebanyak sebelas juta sedang dalam proses dilanjutkan hingga mencapai penerima di termin pertama sebesar 12,4 juta," ujar Menaker.

Perlu diketahui, sebelum melanjutkan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah pada termin II, pihak Kemnaker mengikuti anjuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar evaluasi data penerima subsidi gaji dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Menghindari adanya penerima bantuan subsidi gaji yang termasuk golongan wajib pajak.

Artinya, penerima subsidi gaji tersebut merupakan pekerja atau buruh berpenghasilan di atas Rp 5 juta.

Padahal, syarat penerima bantuan subsidi gaji atau upah mutlak dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved