Breaking News:

Tak Ada Lawan, Calon Tunggal Klaim Kemenangan

Pasangan Popo Ali - Sholehien berada diurutan pertama persentase suara tertinggi di Pilkada serentak se-Indonesia di atas Kota Boyolali.

SRIPOKU.COM/ALAN NOPRIANSYAH
Paslon Bupati dan Wabup Popo Ali-Sholehin saat jumpa pers, Kamis (10/12/2020). 

“Meskipun hasil hitungan cepat sudah tergambar meraih kemenangan, kita tetap menunggu hasil keputusan KPU,” kata Kuryana, Kamis (10/12).

Dikesempatan itu Kuryana mengucapkan terima kasih kepada pendukung, dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah sama-sama menyukseskan agenda Pilkada.

Terima kasih kepada POLRI dan TNI yang juga mengamankan Kabupaten OKU sehingga terjaga situasi dan kondisi yang kondusif.

Sementara KPU Sumsel mengapresiasi penyelenggara dan pemilih yang mampu mendisplinkan dirinya di Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

Baca juga: Hasil Real Count Pilkada 2020 di OKU Versi Tim Pemenangan Paslon BEKERJA, Kuryana: Kita Tunggu KPU

"Sesuai laporan Satgas penanggulangan penanganan Covid, tingkat kepatuhan diatas 80-90 persen. Artinya kepatuhan prokes tinggi. Kami juga telah memantau beberapa kabupaten dan turun mengecek kondisi dilapangan seperti itu," kata Komisioner KPU Sumsel Hepriyadi saat hadir di Virtual Fest Tribun Sumsel dan Sripo, Kamis (10/12).

Hepriyadi menghimbau kepada pasangan calon, tetap menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari TPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten.

"Terkait klaim kemenangan paslon, dalam pantauan kami ada perolehan suaranya yang tipis, dan KPU menyatakan suara final tetap di KPU, yang dilakukan berjenjang dan paling lambat pada 20 Desember oleh KPU," jelasnya.

Ia pun tak mempermasalahkan adanya klaim kemenangan oleh paslon. Menurutnya hal itu tidak ada larangan selama ini.

"Yang jelas, kalau mereka memantapkan saksi disetiap TPS ada rekap, tapi itu tidak jadi acuan hukum, melainkan rekap secara berjenjang oleh KPU yang jadi acuan. Termasuk nantinya tidak menutup kemungkinan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, silakan saja karena undang-undang dan konstutusi mengatur itu. Tinggal KPU bermaksimal mungkin mempertahankan apa yang telah dikerjakan dan putusan dibuat," tuturnya. (cr28/arf)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved