Reshuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo Reshuffle Kabinet Tunggu Covid-19 Mereda, Ini Spekulasi Dari Primbon
Dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wapres KH Ma'ruf Amin terjerat perkara korupsi, memunculkan spekulasi perombakan kabinet.
lihat foto
SRIPOKU.COM -- Presiden Joko Widodo diperkirakan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, dalam waktu dekat, bahkan diperkirakan reshuffle kabinet terjadi akhir Desember 2020.
Spekulasi perombakana kabinet ini, bukan saja karena merebaknya wabah pandemi virus corona atau Covid-19, tetapi juga didorong oleh dua menteri yang ditetapkan tersangka korupsi.
"Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid di Jakarta, Jumat (11/12/2020).
Menurut Jazilul, pada bulan ini terdapat dua tanggal yang baik berdasarkan penanggalan Jawa, yaitu 23 dan 30 Desember 2020.
Baca juga: Menteri Sosial Juliari Batubara Tersangka Korupsi Dana Bantuan Covid-19
Baca juga: Pasca Penangkapan Edhy Prabowo, Jokowi dan Prabowo Subianto Perang Dingin: Ini Analisa Pengamat
"23 Desember jatuhnya Rabu Pon, neptunya 14 Lakuning Rembulan atau berikutnya 30 Desember Rabu Kliwon, neptunya 15 lakuning Srengenge (Matahari). Semua sama bagusnya. Hemat saya, Rabu Pon bagus, lebih adem ayem. Namun, itu mutlak kewenangan Presiden kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula," kata Jazilul.
Terlepas dari hal tersebut, Jazilul mengimbau, semua pihak untuk bersabar, karena perombakan kabinet merupakan hal prerogatif dari Presiden.
"Isu tersebut (reshuffle) bisa jadi benar. Hemat saya, kita bersabar dan berdoa agar Presiden memutuskan yang terbaik dan diridhoi Allah SWT untuk kebaikan bersama," tutur Wakil Ketua MPR itu.
Menguatnya isu reshuffle muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tersangkut jaring perizinan ekspor benih lobster.
Kemudian, KPK menetapkan Menteri Sosila Juliari Peter Batubara sebagai tersangka suap program bantuan sosial Covid-19.
Baca juga: Menteri Sosial Juliari Batubara Catut Rp10.000 Per Paket Bansos Covid-19
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi menyarankan presiden harus segera me-reshuffle kabinet. "Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu," kata Baidowi.
Terkait sosok yang pantas menjabat dua poa tersebut, Baidowi mengatakan, hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden. Namun, ia menilai adanya dua menteri yang menjadi tersangka akan membuat Presiden Jokowi lebih selektif memilih calon menterinya.
"Terutama dalam hal integritas dan mungkin juga membuat aturan yang ketat terhadap lingkungan kerja di masing-masing kementerian," kata anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
"Ada batasan-batasan tertentu mungkin yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, keputusan Jokowi belum menunjuk menteri tetap di dua kementerian itu lantaran masih ada tarik menarik antara parpol dan istana.
Selain itu, penunjukan Menko PMK Muhadjir Effendy seakan memberi sinyal bahwa posisi Meneteri Sosial akan diisi oleh kalangan profesional. "Barangkali dengan ditempatkan sementara Muhadjir Effendi itu sinyal yang akan duduk di posisi Mensos bukan dari parpol (partai politik), tapi dari kalangan profesional atau akademisi," kata Jerry.
