Breaking News:

Degradasi Moral

Korupsi Sebuah Degradasi Moral Implikasi Struktur Birokrasi Weberian 

Hampir setiap hari, kita membaca dan mendengar berbagai berita baik melalui media online maupun cetak tentang persoalan korupsi yang terjadi.

ist
Dr. A. Rifai Abun, M.Hum, MH 

Oleh: Dr. A. Rifai Abun, M.Hum, MH

Pengajar Pascasaraja UIN Raden Fatah Palembang

Hampir setiap hari, kita membaca dan mendengar berbagai berita baik melalui media online maupun cetak tentang persoalan “kejahatan” yang terjadi diberbagai daerah ka­bu­paten/kota dan provinsi bahkan pusat yang tengah mewabah di republik Indonesia ini.

Dari sekian banyak bentuk-bentuk kejahatan, salah satu diantaranya adalah ke­ja­hat­an yang sangat luar biasa (ekstra ordinary crime), yaitu “korupsi”.

Sebagai keja­hat­an luar biasa yang melekat pada kekuasaan, korupsi pada gilirannya akan menja­tuhkan dan memukul balik pelaku itu sendiri.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang yang kemudian melahirkan tindakan korupsi nampaknya sudah mendarah daging di Indonesia, terutama di kalangan pejabat tinggi.

Se­but saja dua kasus korupsi yang melibatkan orang Sumatera Selatan, yaitu dugaan korupsi proyek di Dinas PUPR Muara Enim, yang dilakukan oleh mantan Bupati Mu­zakkir Sai Sohar, dan izin ekspor benih lobster yang juga dilakukan oleh Edhy Pra­bowo, putra Muara Enim seorang politikus dari salah satu parpol yang sedang men­ja­bat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemudian dua hari yang lalu, disusul penang­kapan oleh KPK, Menteri Sosial Juliari Batubara, terkait kaus korupsi Bansos pe­nang­anan covid-19 berupa paket sembako Kemeterian Sosial Tahun 2020.

Dan dalam pe­ng­embangan lebih lanjut, KPK juga telah menetapkan 5 orang lainnya sebagai ter­sang­ka.

Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK (ist)

Penangkapan Juliari Batubara ini betul-betul telah menambah deretan panjang  yang telah mencoreng dan menjatuhkan wibawa pemerintah terutama dilingkungan Kementerian Sosial. Sebab, beberapa tahun sebelumnya, dan masih segar dalam ingat­an kita, dimana pada tanggal 05Agustus 2010, juga telah ditetapkan Bachtiar Cham­syah, terkait sapi import dan kain sarung, serta Idrus Marham, yang ditangkap KPK dua tahun yang lalu, tepatnya 24 Agustus 2018, terkait pembangunan PLTU Riau.   

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved