PALEMBANG, SRIPO -- Meski masih ada kendala di lapangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel memastikan bakal tetap menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) secara serentak di 5.477 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 7 Kabupaten se Sumsel yang menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner KPU Sumsel Hepriyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan simulasi teknis penggunaan Sirekap belum lama ini dan semua TPS yang ada akan menggunakan Sirekap.

"Sekarang kita fokus dengan Sirekap, semua konsentrasi teman-teman selain dilogistik juga di Sirekap," kata Hepriyadi, Kamis (3/12).

Baca juga: KPU dan Polres Mura Gelar Ikrar Paslon Pilkada, Paslon Ikrarkan Siap Menang dan Siap Kalah

Nantinya, setidaknya 2 anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bakal bertugas menjalankan sistem hitung suara pakai aplikasi tersebut. Dua petugas KPPS berfungsi sebagai operator utama, dan operator cadangan aplikasi Sirekap.

"Insyaallah bisa jalan dan diterapkan sesuai hasil RDP. Itu bisa sebagai pendamping dan bahan sosialisasi," tuturnya.

Dijelaskannya, penggunaan aplikasi ini untuk mengirim hasil penghitungan suara dengan cara mengambil foto, lalu mengirimkan ke server atau tabulaso KPU RI, yang nantinya tidak ada campur tangan kecuali ada kesalahan angka yang perlu dilakukan perbaikan.

Baca juga: KAPOLDA Sumsel Irjen Prof Eko Indra Heri Tegaskan Pilkada Serentak di Sumsel Aman, Damai dan Sehat

Sebelum hasil dikirimkan masing-masing petugas akan melakukan verifikasi akhir, setelah sesuai dan benar maka baru akan dikirimkan.

"Kita berharap, meski bukan jadi poin utama, hal ini tetap dilakukan serius dan jadi rool model kedepannya, karena banyak kelebih- kelebihan dari Sirekap ini," tuturnya.

Ditambahkan Hepriyadi, tak dipungkiri jika untuk menggunakan aplikasi ini secara maksimal masih sulit dilaksanakan di lapangan karena beberapa faktor, seperti geografis hingga SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada.

"Kendala yang pertama soal jaringan, karena tidak semua TPS yang ada punya jaringan, terus SDM karena waktu yang mepet pembentukan KPPS sudah dilakukan dengan kondisi seperti ini, kita dibatasi jumlah orang untuk melakukan Bimtek dan lain- lainnya. Makanya, kita ada kekhawatiran SDM ditingkat KPPS-nya itu, belum terlalu paham terhadap teknologi sehingga berpengaruh juga terhadap proses aplikasi Sirekap ini," ujarnya.

Baca juga: Video Kuryana–Johan Siap Menang Siap Kalah di Pilkada OKU