Pemerintah Berencana Perpanjang Kembali BLT Rp 2,4 Juta UMKM, Begini Cara Daftar Gara Dapat Bantuan

SRIPOKU.COM -- Tingginya minat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan program Bantuan Presiden (Banpres) membuat pemerintah berniat memperpanjang program ini.

Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan ke pelaku UMKM untuk membantu mereka melakukan aktivitas usahnya kembali.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, walaupun program bantuan ini sudah diperpanjang dengan tambahan pagu untuk 3 juta pelaku UMKM, hingga saat ini jumlah peminatnya masih tetap tinggi.

"Sebelumnya jumlah penerima program ini hanya 9,1 juta penerima, tapi karena dapat tambahan dari pak Presiden 3 juta pelaku UMKM lagi, makanya kita perpanjang. Walaupun sudah ditambah penerimanya, kami melihat masih banyak yang minat mendapatkan bantuan dari program ini," ujar Teten saat diskusi webinar 82 Tahun Sinar Mas, Kamis (12/11/2020).

Teten menyebutkan, sebanyak 28 juta pelaku UMKM mendaftar untuk menerima bantuan ini.

Sementara jumlah pelaku UMKM yang ditargetkan untuk menerima bantuan ini hanya 12 juta pelaku usaha.

Baca juga: Suami Kerja di Malaysia Wanita Cantik Ini Selingkuh, Lalu Hilang 4 Bulan, Kondisinya Menyedihkan

Baca juga: Jelang Kedatangan Shin Tae-yong, Skuat Timnas Indonesia U-19 Ditinggal 4 Pemain Berbagai Alasan

Baca juga: Perkuliahan Tatap Muka Mulai Januari 2021, Mahasiswa Boleh Memilih Jika Tak Bersedia Tatap Muka

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah masih terus melakukan evaluasi untuk keberlanjutan program ini hingga tahun depan atau setidaknya hingga kuartal I/2021.

"Ini sedang kita evaluasi untuk tetap diajukan tahun depan, mungkin sampai di kuartal I. Meskipun mungkin keadaan ekonomi sudah lebih baik, tapi barangkali masih sulit kalau untuk usaha mikro," kata Teten.

Sejauh ini, kata Teten, program BLT masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebab, di lapangan, belum ada ditemukan bantuan tunai yang diberikan salah sasaran.