SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 masih belum mendapatkan kepastian dikarenakan pandemi Covid-19. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel, Mukhlisuddin, menyebutkan terdapat beberapa skenario untuk  penyelenggaraan haji tahun 2021. 

Pertama, penyelenggaraan haji tetap dilaksanakan, baik dengan kuota normal atau dengan pembatasan kuota.

Untuk kuota normal, skenario ini mengasumsikan  haji diselenggarakan dalam situasi risiko krisis relatif kecil yang ditandai perkembangan situasi berangsur kondusif dengan segala bentuk pelayanan di Arab Saudi relatif berjalan normal. 

“Skenario disiapkan pada tiap tahapan perjalanan jemaah haji mulai dari menjelang  berangkat hingga kembali ke  Tanah Air dan diupayakan dengan titik tumpu yang dapat  meminimalisir sisa dampak  Covid-19 hingga ke titik nol,” ujarnya usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Haji dan Umrah Lingkungan Kemenag Kota Palembang Tahun 2020 di Hotel Zuri, Palembang, Senin (30/11). 

Dia mengatakan, untuk pembatasan kuota,  skenario ini mengasumsikan haji tetap  diselenggarakan tapi dengan pembatasan kuota akibat situasi di Arab Saudi yang masih berisiko atau jemaah yang berisiko, sekalipun penyelengaraan haji tetap berjalan. 

Kuota diperkirakan dikurangi hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruang  yang cukup untuk mengatur tidak terjadi kerumunan atau penumpukan jemaah (social and physical distancing).

Menurut Mukhlisuddin, skenario ini memaksa adanya seleksi lebih mendalam terhadap jemaah yang berhak  berangkat tahun ini dan petugas yang sudah  terpilih. 

"Skenario ini menitikberatkan pada prioritas  untuk menyesuaikan dengan term and  condition yang disepakati Misi Haji Indonesia  dan pemerintah Arab Saudi,” jelasnya. 

Sementara untuk skenario pemberangkatan haji dibatalkan, menggunakan asumsi bahwa kondisi Arab Saudi belum memungkinkan untuk  penyelenggaraan haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. 

emerintah kerajaan Arab Saudi menutup pintu bagi jemaah haji dari negara manapun,  termasuk dari Indonesia.  

"Kementerian Agama tidak cukup waktu mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji akibat cepatnya perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk tidak mengirimkan jemaah haji karena  alasan keselamatan,” kata Mukhlisuddin.