Breaking News:

Liputan Eksklusif

Pengamat Sosial Minta Pemerintah Transparan Soal Penghapusan Premium, Jangan Dadakan

Langkah pemerintah untuk menghilangkan BBM bersubsidi seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

DOK. SRIPO
Sriwijaya Post, edisi Jumat (27 November 2020); Cari Premium Hingga ke OI 

PALEMBANG, SRIPO -- Pengamat Sosial Sumsel, Prof Abdullah Idi menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir sering kali terkesan mendadak dan mengejutkan masyarakat Indonesia, Sabtu (28/11).

Menurutnya, wacana bakal dihilangkannya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah seharusnya dilakukan secara transparans, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah membuat masyarakat syok karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu.

"Selama ini kan kebijakan sering dadakan, tiba-tiba malam hari ada perubahan. Nah, jangan sampai BBM bersubsidi juga bernasib serupa," katanya.

Baca juga: Warga Palembang Sulit Dapat Pasokan, Buru Premium Sampai ke Ogan Ilir

Ia menjelaskan, langkah pemerintah untuk menghilangkan BBM bersubsidi seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Publik harus mengetahui alasan kenapa BBM bersubsidi yang banyak diminati masyarakat justru bakal dihapuskan.

Diberitakan sebelumnya, BBM bersubsidi semakin sulit didapatkan oleh warga Palembang. Hilangnya BBM jenis premium di sejumlah SPBU mengikuti program langit biru pemerintah pusat yang hanya mediakan BBM jenis pertalite dengan ron lebih tinggi.

"Kebijakan itu kan harus pro rakyat, jadi sudah seharusnya masyarakat tahu alasannya. Maka itu, sosialisasi sejak dini sangat diperlukan sekali agar tak terjadi salah paham," jelas Abdullah Idi.

Baca juga: Soal Rencana Penghapusan Premium, Konsumen Butuh Kepastian

Ia menambahkan, penghapusan BBM bersubsidi boleh saja dilakukan selama ada alasan yang tepat dan kajian secara mendalam.

Ketika alasan pemerintah itu dirasa rasional dan diterima oleh masyarakat, tentunya tidak akan ada lagi penolakan-penolakan dari kalangan masyarakat.

"Itulah kenapa pentingnya kebijakan dibeberkan dulu ke publik, kalau alasannya rasional tentu masyarakat akan menerima dengan baik," ungkapnya. (oca)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved